Peraturan Longgar, Jangan Lengah
Selasa, 19 Mei 2020 - 06:50 WIB
loading...
Foto/Koran SINDO
A
A
A
JAKARTA - Relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memang masih sebatas wacana. Tapi, fakta di lapangan menunjukkan pelaksanaan aturan terlihat sudah mulai sangat longgar.
Kondisi ini secara konkret terlihat dengan kembali ramainya jalanan seperti di Jabodetabek, bahkan di sejumlah ruas terjadi kepadatan lalu lintas. Bukan hanya itu, aktivitas ekonomi masyarakat—termasuk di sejumlah pasar—sudah menggeliat. Sebelumnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga sudah kembali beroperasi.
Apa yang terjadinya mencerminkan bahwa ancaman pandemi corona (Covid-19) tidak bisa menghentikan masyarakat untuk melanjutkan aktivitas. Tapi, tentu kecenderungan ini jangan sampai serta-merta mengendurkan kesadaran masyarakat akan bahaya corona.
Pentingnya kewaspdaaan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan bukanlah mengada-ada, karena ancaman korona belum juga menyusut. Hingga kemarin kasus baru positif corona masih tinggi, yakni mencapai 496 orang. Dengan demikian, total kasus korona di Indonesia mencapai 18.010 orang, dengan 1.191 orang di antaranya meninggal dunia. (Baca: Epidemiolog Unpad Ingatkan Bahaya Penyebaran COVID-19 di Pusat Niaga)
Kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan belum ada kebijakan untuk melonggarkan. Karena itu, dia meminta jangan sampai masyarakat menangkap bahwa pelonggaran PSBB sudah dilakukan. Ditegaskan bahwa sejauh ini pemerintah baru sebatas menyiapkan skenario pelonggaran. ”Yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat. Serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” ujar Presiden saat membuka rapat terbatas kemarin.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa dalam dua pekan ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik. Selain itu, pemerintah akan mengendalikan arus balik. “Karena itu, saya minta kepada Kapolri dan dibantu Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan,” tekannya.
Jokowi juga menegaskan bahwa yang dilarang pemerintah saat ini adalah mudik, bukan transportasinya. Menurut Presiden, transportasi harus tetap beroperasi untuk urusan yang penting seperti untuk mendukung urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran, dan ekonomi.
Kondisi ini secara konkret terlihat dengan kembali ramainya jalanan seperti di Jabodetabek, bahkan di sejumlah ruas terjadi kepadatan lalu lintas. Bukan hanya itu, aktivitas ekonomi masyarakat—termasuk di sejumlah pasar—sudah menggeliat. Sebelumnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga sudah kembali beroperasi.
Apa yang terjadinya mencerminkan bahwa ancaman pandemi corona (Covid-19) tidak bisa menghentikan masyarakat untuk melanjutkan aktivitas. Tapi, tentu kecenderungan ini jangan sampai serta-merta mengendurkan kesadaran masyarakat akan bahaya corona.
Pentingnya kewaspdaaan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan bukanlah mengada-ada, karena ancaman korona belum juga menyusut. Hingga kemarin kasus baru positif corona masih tinggi, yakni mencapai 496 orang. Dengan demikian, total kasus korona di Indonesia mencapai 18.010 orang, dengan 1.191 orang di antaranya meninggal dunia. (Baca: Epidemiolog Unpad Ingatkan Bahaya Penyebaran COVID-19 di Pusat Niaga)
Kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan belum ada kebijakan untuk melonggarkan. Karena itu, dia meminta jangan sampai masyarakat menangkap bahwa pelonggaran PSBB sudah dilakukan. Ditegaskan bahwa sejauh ini pemerintah baru sebatas menyiapkan skenario pelonggaran. ”Yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat. Serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” ujar Presiden saat membuka rapat terbatas kemarin.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa dalam dua pekan ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik. Selain itu, pemerintah akan mengendalikan arus balik. “Karena itu, saya minta kepada Kapolri dan dibantu Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan,” tekannya.
Jokowi juga menegaskan bahwa yang dilarang pemerintah saat ini adalah mudik, bukan transportasinya. Menurut Presiden, transportasi harus tetap beroperasi untuk urusan yang penting seperti untuk mendukung urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran, dan ekonomi.
Lihat Juga :
