Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
MK dan Mantan Terpidana
loading...
A
A
A
Kesatuan Fungsi
Tindakan Bawaslu yang menegasikan PKPU dalam memutus sengketa merupakan preseden buruk. Karena memperlihatkan perlawanan terhadap asas kepastian hukum dan aturan main pemilihan. Di mana sudah jelas ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan menurut UU Pemilihan diatur dengan PKPU. Selain bahwa berdasar Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010, KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu. Maka, sudah seharusnya Bawaslu dalam membuat putusan sengketa memedomani PKPU sebagai rujukan pengaturan teknis pemilihan.
Kalau Bawaslu tidak menyetujui isi PKPU telah tersedia mekanisme dalam undang-undang. Bawaslu bisa menempuh upaya hukum uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung. Bukan malah menggunakan forum penyelesaian sengketa pemilihan untuk melakukan pengujian atas isi PKPU. Terutama mengingat Bawaslu bukan hakim atau pengadilan yang bisa berdalih melakukan penemuan hukum berdasarkan asas kemandirian kekuasaan kehakiman. Lagipula, tidak ada penemuan hukum yang perlu dilakukan karena tidak ada kekosongan hukum apa pun dalam hal ini.
Karena itu, dalam proses PHP yang ditangani MK saat ini, amat strategis dan penting bagi MK untuk menegaskan soal jangka waktu pencalonan bagi mantan terpidana sebagaimana pernah diputuskan MK. Apalagi, ternyata ada mantan terpidana yang sebelumnya diloloskan oleh Bawaslu menjadi peserta pemilihan, saat ini juga mengajukan permohonan perselisihan hasil ke MK.
Melalui putusannya, MK perlu meluruskan dan memastikan bahwa hanya mereka yang berhak dan memenuhi syarat untuk dipilih saja yang bisa menjadi peserta pemilihan. Sebab, bila hal itu sampai disimpangi, berarti kita telah dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran atas integritas pemilihan dan tercederainya keadilan elektoral. Selain itu, putusan MK juga menjadi modalitas pembenahan elektoral kita. Agar ke depan tidak lagi terjadi berebut kewenangan di antara penyelenggara pemilu dengan dalih paling punya otoritas dalam membuat tafsir aturan.
Tindakan Bawaslu yang menegasikan PKPU dalam memutus sengketa merupakan preseden buruk. Karena memperlihatkan perlawanan terhadap asas kepastian hukum dan aturan main pemilihan. Di mana sudah jelas ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan menurut UU Pemilihan diatur dengan PKPU. Selain bahwa berdasar Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010, KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu. Maka, sudah seharusnya Bawaslu dalam membuat putusan sengketa memedomani PKPU sebagai rujukan pengaturan teknis pemilihan.
Kalau Bawaslu tidak menyetujui isi PKPU telah tersedia mekanisme dalam undang-undang. Bawaslu bisa menempuh upaya hukum uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung. Bukan malah menggunakan forum penyelesaian sengketa pemilihan untuk melakukan pengujian atas isi PKPU. Terutama mengingat Bawaslu bukan hakim atau pengadilan yang bisa berdalih melakukan penemuan hukum berdasarkan asas kemandirian kekuasaan kehakiman. Lagipula, tidak ada penemuan hukum yang perlu dilakukan karena tidak ada kekosongan hukum apa pun dalam hal ini.
Karena itu, dalam proses PHP yang ditangani MK saat ini, amat strategis dan penting bagi MK untuk menegaskan soal jangka waktu pencalonan bagi mantan terpidana sebagaimana pernah diputuskan MK. Apalagi, ternyata ada mantan terpidana yang sebelumnya diloloskan oleh Bawaslu menjadi peserta pemilihan, saat ini juga mengajukan permohonan perselisihan hasil ke MK.
Melalui putusannya, MK perlu meluruskan dan memastikan bahwa hanya mereka yang berhak dan memenuhi syarat untuk dipilih saja yang bisa menjadi peserta pemilihan. Sebab, bila hal itu sampai disimpangi, berarti kita telah dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran atas integritas pemilihan dan tercederainya keadilan elektoral. Selain itu, putusan MK juga menjadi modalitas pembenahan elektoral kita. Agar ke depan tidak lagi terjadi berebut kewenangan di antara penyelenggara pemilu dengan dalih paling punya otoritas dalam membuat tafsir aturan.
(war)
Explore More