Rawat Persatuan Paska Pilkada, BEM Unindra Jakarta Dorong Rekonsiliasi Kebangsaan
Senin, 09 Desember 2024 - 20:05 WIB
loading...
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki mendorong rekonsiliasi kebangsaan untuk menjaga persatuan paska Pilkada 2024. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah sukses digelar. Ketegangan akibat pilihan politik dalam pilkada mestinya juga mereda. Untuk itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra mendorong rekonsiliasi kebangsaan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki menilai, proses politik lima tahunan tidak boleh menjadi ruang perpecahan dan disintegrasi dalam masyarakat.
Wahid menyinggung soal maraknya polarisasi yang berujung permusuhan akibat pilihan politik. Menurutnya, konflik dukungan politik yang terus meruncing akan berdampak pada harmonisasi kehidupan masyarakat, utamanya di kalangan akar rumput.
Baca juga: Rekonsiliasi Jadi Tantangan Usai Pilkada Serentak 2024
“Pilkada adalah instrumen demokratis untuk memilih pemimpin, bukan ajang untuk memupuk permusuhan dan disintegrasi. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keakraban dan persaudaraan, terutama pasca pagelaran Pilkada,” ujar Wahid, Senin (9/12/2024).
“Kita semua mesti paham, pilkada hanya karnaval demokrasi yang mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang terbangun, keakraban warga negara, dan rekonsiliasi, termasuk di Jakarta,” sambung aktivis HMI itu.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki menilai, proses politik lima tahunan tidak boleh menjadi ruang perpecahan dan disintegrasi dalam masyarakat.
Wahid menyinggung soal maraknya polarisasi yang berujung permusuhan akibat pilihan politik. Menurutnya, konflik dukungan politik yang terus meruncing akan berdampak pada harmonisasi kehidupan masyarakat, utamanya di kalangan akar rumput.
Baca juga: Rekonsiliasi Jadi Tantangan Usai Pilkada Serentak 2024
“Pilkada adalah instrumen demokratis untuk memilih pemimpin, bukan ajang untuk memupuk permusuhan dan disintegrasi. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keakraban dan persaudaraan, terutama pasca pagelaran Pilkada,” ujar Wahid, Senin (9/12/2024).
“Kita semua mesti paham, pilkada hanya karnaval demokrasi yang mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang terbangun, keakraban warga negara, dan rekonsiliasi, termasuk di Jakarta,” sambung aktivis HMI itu.
Lihat Juga :
