Rawat Persatuan Paska Pilkada, BEM Unindra Jakarta Dorong Rekonsiliasi Kebangsaan
loading...
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki mendorong rekonsiliasi kebangsaan untuk menjaga persatuan paska Pilkada 2024. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah sukses digelar. Ketegangan akibat pilihan politik dalam pilkada mestinya juga mereda. Untuk itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra mendorong rekonsiliasi kebangsaan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki menilai, proses politik lima tahunan tidak boleh menjadi ruang perpecahan dan disintegrasi dalam masyarakat.
Wahid menyinggung soal maraknya polarisasi yang berujung permusuhan akibat pilihan politik. Menurutnya, konflik dukungan politik yang terus meruncing akan berdampak pada harmonisasi kehidupan masyarakat, utamanya di kalangan akar rumput.
“Pilkada adalah instrumen demokratis untuk memilih pemimpin, bukan ajang untuk memupuk permusuhan dan disintegrasi. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keakraban dan persaudaraan, terutama pasca pagelaran Pilkada,” ujar Wahid, Senin (9/12/2024).
“Kita semua mesti paham, pilkada hanya karnaval demokrasi yang mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang terbangun, keakraban warga negara, dan rekonsiliasi, termasuk di Jakarta,” sambung aktivis HMI itu.
Wahid menyebut, Indonesia pernah berada pada kubangan disintegrasi akut akibat pilihan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Konflik politik, kata dia, berlanjut menjadi konflik sosial yang justru menyuburkan praktik fitnah, polarisasi ekstrem, hingga permusuhan.
“Kita pernah mengalami efek politik pecah-belah itu bertahun-tahun. Hari ini, kita mesti lebih dewasa menyikapi kompetisi politik elektoral. Perbedaan pilihan politik adalah kelaziman demokratis yang tidak perlu berlarut. Setelah pilkada, semua warga negara adalah saudara,” terang Wahid.
Menurut Wahid, provokasi dan agitasi adalah musuh demokrasi yang mesti diperangi. Tidak hanya di dunia nyata, ujaran fitnah dan kebencian akibat pilihan politik juga menyebar di linimasa media sosial. Akibatnya, ketegangan antarpendukung kandidat terus menguat.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki menilai, proses politik lima tahunan tidak boleh menjadi ruang perpecahan dan disintegrasi dalam masyarakat.
Wahid menyinggung soal maraknya polarisasi yang berujung permusuhan akibat pilihan politik. Menurutnya, konflik dukungan politik yang terus meruncing akan berdampak pada harmonisasi kehidupan masyarakat, utamanya di kalangan akar rumput.
“Pilkada adalah instrumen demokratis untuk memilih pemimpin, bukan ajang untuk memupuk permusuhan dan disintegrasi. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keakraban dan persaudaraan, terutama pasca pagelaran Pilkada,” ujar Wahid, Senin (9/12/2024).
“Kita semua mesti paham, pilkada hanya karnaval demokrasi yang mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang terbangun, keakraban warga negara, dan rekonsiliasi, termasuk di Jakarta,” sambung aktivis HMI itu.
Wahid menyebut, Indonesia pernah berada pada kubangan disintegrasi akut akibat pilihan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Konflik politik, kata dia, berlanjut menjadi konflik sosial yang justru menyuburkan praktik fitnah, polarisasi ekstrem, hingga permusuhan.
“Kita pernah mengalami efek politik pecah-belah itu bertahun-tahun. Hari ini, kita mesti lebih dewasa menyikapi kompetisi politik elektoral. Perbedaan pilihan politik adalah kelaziman demokratis yang tidak perlu berlarut. Setelah pilkada, semua warga negara adalah saudara,” terang Wahid.
Menurut Wahid, provokasi dan agitasi adalah musuh demokrasi yang mesti diperangi. Tidak hanya di dunia nyata, ujaran fitnah dan kebencian akibat pilihan politik juga menyebar di linimasa media sosial. Akibatnya, ketegangan antarpendukung kandidat terus menguat.
Lihat Juga :
