Asa Pemulihan Ekonomi 2021

Di sisi lain, meski anggaran PC-PEN 2021 meningkat, Menkeu memastikan tidak akan memperlebar outlook defisit APBN 2021 yang telah ditetapkan. Sebelumnya, pemerintah telah mencatatkan defisit APBN 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09% dari Produk Domestik Bruto. Sementara dalam APBN 2021, kekurangan anggaran ditargetkan Rp1.006,4 triliun atau 5,7% dari PDB. Oleh karena itu, demi menjaga defisit anggaran, maka pemerintah akan berupaya mengelola pembiayaan dengan cara prudent dan berkelanjutan.

Posisi utang pemerintah Indonesia per akhir Desember 2020 sebesar Rp6.074,56 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,68%. Jumlah utang tersebut meningkat 27% dibandingkan 2019 yang sebesar Rp4.778 triliun atau 29,8% terhadap PDB. Peningkatan ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan pembiayaan dalam menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran besar dalam mendukung keberhasilan proram PC-PEN di wilayah kabupaten kota se-Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi kinerja APBD dan merancang program pemulihan ekonomi daerah yang sinergis dengan pelaksanaan program PEN yang dilakukan pemerintah pusat. Berkaca pada 2020, data menunjukkan bahwa beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minim. Sejatinya terdapat anggaran penanganan Covid-19 dalam belanja daerah sebesar Rp72,45 triliun. Akan tetapi, hingga penghujung 2020, dana tersebut baru terealisasi Rp35,37 triliun atau 48,8%. Adapun realisasi tersebut meliputi belanja kesehatan Rp16,93 triliun, jaring pengaman sosial Rp14,83 triliun, dan dukungan ekonomi Rp3,59 triliun. Di sisi lain, pemerintah mencatat realisasi belanja negara secara keseluruhan lebih baik dibandingkan belanja daerah. Hingga akhir November 2020, realisasinya mencapai Rp2.306,7 triliun, naik 12,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 menetapkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun. Alokasi anggaran TKDD pada 2021 tersebut difokuskan pada pemulihan ekonomi, serta mendorong kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung penguatan pemulihan ekonomi nasional. Arah kebijakan TKDD pada 2021 ditetapkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui dua jalur. Pertama, yaitu pembangunan aksesibilitas dan konektivitas yang akan mencakup sentra-sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif untuk daerah yang bisa menarik investasi, dan gerakan sistem layanan investasi, serta dukungan ke UMKM. Kedua, alokasi TKDD akan disinergikan dengan belanja K/L, yang terkait dengan pembangunan SDM dan sektor kesehatan. Peran APBD sangatlah krusial, terutama dalam konteks arah belanja yang lebih produktif dan berkualitas terutama sejalan dengan semangat APBN yang contra cyclical dalam perlindungan perekonomian daerahnya.

Sangat penting saat ini, adalah hasil monitoring dan evaluasi program PEN 2020 untuk dijadikan dasar sebagai usulan program di 2021. Beberapa program memang menghasilkan dampak yang sangat baik, terutama untuk mendorong daya tahan Rumah Tangga, itu terlihat dari Konsumsi RT yang membaik, walaupun belum pulih sepenuhnya. Harapan terbaik di tahun 2021 ini adalah membaiknya konsumsi RT sehingga program Perlinsos (perlindungan sosial) seperti BLT, Dana Desa, terutama yang mendorong demand side (sisi permintaan) bisa tumbuh positif di atas 5%. Mengingat peran konsumsi RT sebesar 57% dari PDB, maka peningkatan yang signifikan akan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2021, semoga.