Asa Pemulihan Ekonomi 2021
loading...
Prof Candra Fajri Ananda Ph.D (Foto: Ist)
A
A
A
Prof Candra Fajri Ananda, Ph.D
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PANDEMI dengan segala polemiknya masih belum usai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mencapai minus 2,07%. Sementara itu pada triwulan IV-2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,42% dan secara year on year kontraksi sebesar 2,19%. Meski masih menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika menilik catatan sejarah resesi Indonesia yang juga pernah terjadi di 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun tersebut mengalami kontraksi yang lebih dalam hingga empat kuartal berturut-turut. Sehingga di sepanjang 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 13,1%.
Indonesia tak sendiri, perekonomian di berbagai negara pun juga mengalami pertumbuhan negatif dan masih dibayangi oleh ketidakpastian Covid 19. Sejatinya pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 lebih baik jika dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang tumbuh minus 5,8% ataupun Filipina yang terkontraksi minus 9,5%. Bahkan, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan minus 3,5% dan Uni Eropa minus 6,4%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara selama tahun 2020 tak lain disebabkan pandemi Covid-19 yang membuat produktivitas dari sisi produksi pada beberapa sektor mengalami penurunan. Akibatnya, dunia harus terperangkap dalam jurang kelesuan ekonomi.
Program PEN 2021
Ketidakpastian pandemi Covid 19 membawa kebijakan ekonomi Indonesia pada 2021 tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Kebijakan counter cyclical atau menjaga kestabilan ekonomi akan dilanjutkan kembali pada tahun ini di tengah ancaman resesi ekonomi dunia. Pemerintah memastikan adanya kebijakan counter cyclical atau mendukung adanya stimulus bagi pertumbuhan dalam menghadapi dinamika kondisi ekonomi yang melambat dan masih diliputi ketidakpastian. APBN sebagai alat kebijakan fiskal ini pada 2021 akan kembali memberikan banyak stimulus mengingat kondisi ekonomi dalam negeri masih berjibaku menghadapi tantangan pandemic Covid 19 yang belum usai.
Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) masih akan akan menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid 19. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa alokasi dana penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 akan naik hingga Rp 619 triliun, atau meningkat Rp 85,9 triliun dari pagu saat ini sebesar Rp533,1 triliun. Pagu PC-PEN 2021 tersebut hampir sama dengan anggaran PC-PEN tahun lalu sebesar Rp695,2 triliun yang realisasinya hanya mencapai Rp579,8 triliun. Pemerintah sudah dua kali merevisi anggaan PC-PEN 2021. Semula, anggaran PC-PEN ditetapkan sebesar Rp372,3 triliun. Angka tersebut kemudian dinaikkan menjadi Rp403,9 triliun, lalu direvisi kembali menjadi Rp553,09 triliun. Alokasi anggaran program PC-PEN masih akan bergerak dinamis untuk memastikan dukungan fiskal bagi program PC-PEN masih menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, perubahan ini menunjukkan betapa pemerintah sangat concern untuk mendorong pemulihan ekonomi pada 2021, termasuk juga menjaga keberhasilan vaksinasi yang saat ini sedang berjalan.
Di sisi lain, meski anggaran PC-PEN 2021 meningkat, Menkeu memastikan tidak akan memperlebar outlook defisit APBN 2021 yang telah ditetapkan. Sebelumnya, pemerintah telah mencatatkan defisit APBN 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09% dari Produk Domestik Bruto. Sementara dalam APBN 2021, kekurangan anggaran ditargetkan Rp1.006,4 triliun atau 5,7% dari PDB. Oleh karena itu, demi menjaga defisit anggaran, maka pemerintah akan berupaya mengelola pembiayaan dengan cara prudent dan berkelanjutan.
Posisi utang pemerintah Indonesia per akhir Desember 2020 sebesar Rp6.074,56 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,68%. Jumlah utang tersebut meningkat 27% dibandingkan 2019 yang sebesar Rp4.778 triliun atau 29,8% terhadap PDB. Peningkatan ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan pembiayaan dalam menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran besar dalam mendukung keberhasilan proram PC-PEN di wilayah kabupaten kota se-Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi kinerja APBD dan merancang program pemulihan ekonomi daerah yang sinergis dengan pelaksanaan program PEN yang dilakukan pemerintah pusat. Berkaca pada 2020, data menunjukkan bahwa beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minim. Sejatinya terdapat anggaran penanganan Covid-19 dalam belanja daerah sebesar Rp72,45 triliun. Akan tetapi, hingga penghujung 2020, dana tersebut baru terealisasi Rp35,37 triliun atau 48,8%. Adapun realisasi tersebut meliputi belanja kesehatan Rp16,93 triliun, jaring pengaman sosial Rp14,83 triliun, dan dukungan ekonomi Rp3,59 triliun. Di sisi lain, pemerintah mencatat realisasi belanja negara secara keseluruhan lebih baik dibandingkan belanja daerah. Hingga akhir November 2020, realisasinya mencapai Rp2.306,7 triliun, naik 12,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 menetapkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun. Alokasi anggaran TKDD pada 2021 tersebut difokuskan pada pemulihan ekonomi, serta mendorong kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung penguatan pemulihan ekonomi nasional. Arah kebijakan TKDD pada 2021 ditetapkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui dua jalur. Pertama, yaitu pembangunan aksesibilitas dan konektivitas yang akan mencakup sentra-sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif untuk daerah yang bisa menarik investasi, dan gerakan sistem layanan investasi, serta dukungan ke UMKM. Kedua, alokasi TKDD akan disinergikan dengan belanja K/L, yang terkait dengan pembangunan SDM dan sektor kesehatan. Peran APBD sangatlah krusial, terutama dalam konteks arah belanja yang lebih produktif dan berkualitas terutama sejalan dengan semangat APBN yang contra cyclical dalam perlindungan perekonomian daerahnya.
Sangat penting saat ini, adalah hasil monitoring dan evaluasi program PEN 2020 untuk dijadikan dasar sebagai usulan program di 2021. Beberapa program memang menghasilkan dampak yang sangat baik, terutama untuk mendorong daya tahan Rumah Tangga, itu terlihat dari Konsumsi RT yang membaik, walaupun belum pulih sepenuhnya. Harapan terbaik di tahun 2021 ini adalah membaiknya konsumsi RT sehingga program Perlinsos (perlindungan sosial) seperti BLT, Dana Desa, terutama yang mendorong demand side (sisi permintaan) bisa tumbuh positif di atas 5%. Mengingat peran konsumsi RT sebesar 57% dari PDB, maka peningkatan yang signifikan akan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2021, semoga.
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PANDEMI dengan segala polemiknya masih belum usai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mencapai minus 2,07%. Sementara itu pada triwulan IV-2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,42% dan secara year on year kontraksi sebesar 2,19%. Meski masih menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika menilik catatan sejarah resesi Indonesia yang juga pernah terjadi di 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun tersebut mengalami kontraksi yang lebih dalam hingga empat kuartal berturut-turut. Sehingga di sepanjang 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 13,1%.
Indonesia tak sendiri, perekonomian di berbagai negara pun juga mengalami pertumbuhan negatif dan masih dibayangi oleh ketidakpastian Covid 19. Sejatinya pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 lebih baik jika dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang tumbuh minus 5,8% ataupun Filipina yang terkontraksi minus 9,5%. Bahkan, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan minus 3,5% dan Uni Eropa minus 6,4%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara selama tahun 2020 tak lain disebabkan pandemi Covid-19 yang membuat produktivitas dari sisi produksi pada beberapa sektor mengalami penurunan. Akibatnya, dunia harus terperangkap dalam jurang kelesuan ekonomi.
Program PEN 2021
Ketidakpastian pandemi Covid 19 membawa kebijakan ekonomi Indonesia pada 2021 tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Kebijakan counter cyclical atau menjaga kestabilan ekonomi akan dilanjutkan kembali pada tahun ini di tengah ancaman resesi ekonomi dunia. Pemerintah memastikan adanya kebijakan counter cyclical atau mendukung adanya stimulus bagi pertumbuhan dalam menghadapi dinamika kondisi ekonomi yang melambat dan masih diliputi ketidakpastian. APBN sebagai alat kebijakan fiskal ini pada 2021 akan kembali memberikan banyak stimulus mengingat kondisi ekonomi dalam negeri masih berjibaku menghadapi tantangan pandemic Covid 19 yang belum usai.
Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) masih akan akan menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid 19. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa alokasi dana penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 akan naik hingga Rp 619 triliun, atau meningkat Rp 85,9 triliun dari pagu saat ini sebesar Rp533,1 triliun. Pagu PC-PEN 2021 tersebut hampir sama dengan anggaran PC-PEN tahun lalu sebesar Rp695,2 triliun yang realisasinya hanya mencapai Rp579,8 triliun. Pemerintah sudah dua kali merevisi anggaan PC-PEN 2021. Semula, anggaran PC-PEN ditetapkan sebesar Rp372,3 triliun. Angka tersebut kemudian dinaikkan menjadi Rp403,9 triliun, lalu direvisi kembali menjadi Rp553,09 triliun. Alokasi anggaran program PC-PEN masih akan bergerak dinamis untuk memastikan dukungan fiskal bagi program PC-PEN masih menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, perubahan ini menunjukkan betapa pemerintah sangat concern untuk mendorong pemulihan ekonomi pada 2021, termasuk juga menjaga keberhasilan vaksinasi yang saat ini sedang berjalan.
Di sisi lain, meski anggaran PC-PEN 2021 meningkat, Menkeu memastikan tidak akan memperlebar outlook defisit APBN 2021 yang telah ditetapkan. Sebelumnya, pemerintah telah mencatatkan defisit APBN 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09% dari Produk Domestik Bruto. Sementara dalam APBN 2021, kekurangan anggaran ditargetkan Rp1.006,4 triliun atau 5,7% dari PDB. Oleh karena itu, demi menjaga defisit anggaran, maka pemerintah akan berupaya mengelola pembiayaan dengan cara prudent dan berkelanjutan.
Posisi utang pemerintah Indonesia per akhir Desember 2020 sebesar Rp6.074,56 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,68%. Jumlah utang tersebut meningkat 27% dibandingkan 2019 yang sebesar Rp4.778 triliun atau 29,8% terhadap PDB. Peningkatan ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan pembiayaan dalam menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran besar dalam mendukung keberhasilan proram PC-PEN di wilayah kabupaten kota se-Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi kinerja APBD dan merancang program pemulihan ekonomi daerah yang sinergis dengan pelaksanaan program PEN yang dilakukan pemerintah pusat. Berkaca pada 2020, data menunjukkan bahwa beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minim. Sejatinya terdapat anggaran penanganan Covid-19 dalam belanja daerah sebesar Rp72,45 triliun. Akan tetapi, hingga penghujung 2020, dana tersebut baru terealisasi Rp35,37 triliun atau 48,8%. Adapun realisasi tersebut meliputi belanja kesehatan Rp16,93 triliun, jaring pengaman sosial Rp14,83 triliun, dan dukungan ekonomi Rp3,59 triliun. Di sisi lain, pemerintah mencatat realisasi belanja negara secara keseluruhan lebih baik dibandingkan belanja daerah. Hingga akhir November 2020, realisasinya mencapai Rp2.306,7 triliun, naik 12,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 menetapkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun. Alokasi anggaran TKDD pada 2021 tersebut difokuskan pada pemulihan ekonomi, serta mendorong kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung penguatan pemulihan ekonomi nasional. Arah kebijakan TKDD pada 2021 ditetapkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui dua jalur. Pertama, yaitu pembangunan aksesibilitas dan konektivitas yang akan mencakup sentra-sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif untuk daerah yang bisa menarik investasi, dan gerakan sistem layanan investasi, serta dukungan ke UMKM. Kedua, alokasi TKDD akan disinergikan dengan belanja K/L, yang terkait dengan pembangunan SDM dan sektor kesehatan. Peran APBD sangatlah krusial, terutama dalam konteks arah belanja yang lebih produktif dan berkualitas terutama sejalan dengan semangat APBN yang contra cyclical dalam perlindungan perekonomian daerahnya.
Sangat penting saat ini, adalah hasil monitoring dan evaluasi program PEN 2020 untuk dijadikan dasar sebagai usulan program di 2021. Beberapa program memang menghasilkan dampak yang sangat baik, terutama untuk mendorong daya tahan Rumah Tangga, itu terlihat dari Konsumsi RT yang membaik, walaupun belum pulih sepenuhnya. Harapan terbaik di tahun 2021 ini adalah membaiknya konsumsi RT sehingga program Perlinsos (perlindungan sosial) seperti BLT, Dana Desa, terutama yang mendorong demand side (sisi permintaan) bisa tumbuh positif di atas 5%. Mengingat peran konsumsi RT sebesar 57% dari PDB, maka peningkatan yang signifikan akan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2021, semoga.
(bmm)
Explore More