Demokrasi Masih Sekadar Formalitas, Politik Uang Terus Marak

Sementar itu, Ward Berenschot dalam paparannya mengurai kembali temuannya dalam penelitian terkait koalisi dan mahar politik di Indonesia.

Menurut dia, ada penurunan jumlah calon dalam Pilkada dari tahun 2017 ke tahun 2018. Di sisi lain, ada kecenderungan partai politik mencari mahar yang terus meningkat dari setiap periode pilkada.



Dia menilai ideologi partai politik tidak memengaruhi pembentukan koalisi untuk setiap pemilu. Tidak ada kecenderungan yang signifikan untuk partai politik hanya berkoalisi dengan partai yang satu ideologi.

Menariknya, ada kecenderungan partai politik di tingkat lokal untuk berkoalisi mengikuti pola koalisi nasional.

"Sebagian besar koalisi yang dibuat oleh calon itu cenderung untuk sekadar untuk memenuhi threshold, dan tidak mau mencari dukungan yang lebih besar jika sudah memenuhi persyaratan tersebut. Kecuali untuk calon yang elektabilitasnya tinggi, itu pun untuk mendapatkan patronase. Pola ini lah yang semakin populer dari sejak 2017 hingga saat ini," tuturnya.

Ward menambahkan, calon incumbent memperoleh dukungan koalisi yang lebih besar jika dibandingkan dengan calon yang bukan incumbent. Parpol tidak menyeleksi kandidat murni berdasarkan kapabilitas dan kualifikasi, melainkan menggunakan kandidat tersebut untuk memperoleh mahar politik dan juga akses terhadap sumber kekayaan negara (patronase).

"Di Indonesia, Parpol lebih cenderung mencari mahar politik di tingkat lokal. Karena, setelah memenangkan Pilkada, kandidat terkait dapat saja tidak memberikan patronase," katanya.

Baca juga: Covid-19 Lewati Angka 1 Juta, Muhammadiyah: Pertaruhan Masa Depan Bangsa

Sementara itu, Firman Noor pun mengelaborasi temuan Ward lebih lanjut dengan menegaskan bahwa peranan elite partai dan kemunduran demokrasi adalah suatu hal yang kompleks. Memang, politik Indonesia cenderung dikuasai oleh elite.