Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Demokrasi Masih Sekadar Formalitas, Politik Uang Terus Marak
loading...
demokrasi di Indonesia memiliki tantangan tersendiri jika dikaitkan dengan politik uang, mulai dari politik berbiaya tinggi hingga indikasi aktor politisi yang tidak kompeten yang tawarkan kepada publik dalam proses elektoral. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menggelar diksusi Seri ke-12 Forum 100 Ilmuwan Sosial dan Politik, Selasa 26 Januari 2021.
Dinamika politik uang dalam kontestasi politik yang nyaris selalu dikaitkan dengan partai politik menjadi topik bahasan diskusi kali ini.
Diskusi menghadirkan Ward Berenschot, pemikir dari Belanda yang telah menerbitkan buku Democracy for Sale pad 2019, pakar politik Burhanudin Muhtadi, ahli tentang partai politik Firman Noor serta Sekarwati yang hadir membawa perspektif praktis sebagai politisi perempuan.
Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto, diskusi sore ini penting karena ada pola penurunan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang sangat signifikan pada tahun 2020.
Dia menyayangkan hal itu. Tren peningkatan OTT setiap kali menjelang pemilu menunjukkan eksistensi politik uang menjelang periode kontestasi politik.
Sementara itu, Sekarwati memaparkan masalah lain dalam reformasi dahulu adalah hanya ditujukan untuk mereformasi negara dan bukan masyarakat. Padahal, prospek dan potensi masyarakat untuk terlibat dalam kancah perpolitikan negara jauh lebih penting.
"Tidak mengherankan jika edukasi politik masih menjadi problema sendiri bagi bangsa ini. Para aktor reformasi 1998 sangat sedikit terlibat secara aktif dalam partai politik dan terlebih lagi parlemen. Kalau pun ada, maka pada akhirnya mereka terjebak dalam sistem perebutan kekuasaan dan bahkan ikut memunggungi demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi kita masih bersifat formalitas dan tidak secara substantif," tutur Sekarwati dalam siaran pers LP3ES yang diterima SINDOnews, Rabu (27/1/2021).
Sekarwati juga memaparkan beberapa rekomendasi untuk mereformasi partai politik dapat melalui beberapa metode. Pertama, partai politik harus memiliki pimpinan yang berkarakter kuat dan visioner.
Kedua, kader parpol juga harus punya keinginan dan agenda yang sama untuk mereformasi Parpol. Ketiga, harus ada regulasi yang melandasi upaya tersebut. Keempat, parpol perlu memiliki unit sistem yang mendukung.
Ke depannya, lanjut dia, demokrasi di Indonesia memiliki tantangan tersendiri jika dikaitkan dengan politik uang, mulai dari politik berbiaya tinggi hingga indikasi aktor politikus yang tidak kompeten yang tawarkan kepada publik dalam proses elektoral.
Dinamika politik uang dalam kontestasi politik yang nyaris selalu dikaitkan dengan partai politik menjadi topik bahasan diskusi kali ini.
Diskusi menghadirkan Ward Berenschot, pemikir dari Belanda yang telah menerbitkan buku Democracy for Sale pad 2019, pakar politik Burhanudin Muhtadi, ahli tentang partai politik Firman Noor serta Sekarwati yang hadir membawa perspektif praktis sebagai politisi perempuan.
Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto, diskusi sore ini penting karena ada pola penurunan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang sangat signifikan pada tahun 2020.
Dia menyayangkan hal itu. Tren peningkatan OTT setiap kali menjelang pemilu menunjukkan eksistensi politik uang menjelang periode kontestasi politik.
Sementara itu, Sekarwati memaparkan masalah lain dalam reformasi dahulu adalah hanya ditujukan untuk mereformasi negara dan bukan masyarakat. Padahal, prospek dan potensi masyarakat untuk terlibat dalam kancah perpolitikan negara jauh lebih penting.
"Tidak mengherankan jika edukasi politik masih menjadi problema sendiri bagi bangsa ini. Para aktor reformasi 1998 sangat sedikit terlibat secara aktif dalam partai politik dan terlebih lagi parlemen. Kalau pun ada, maka pada akhirnya mereka terjebak dalam sistem perebutan kekuasaan dan bahkan ikut memunggungi demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi kita masih bersifat formalitas dan tidak secara substantif," tutur Sekarwati dalam siaran pers LP3ES yang diterima SINDOnews, Rabu (27/1/2021).
Sekarwati juga memaparkan beberapa rekomendasi untuk mereformasi partai politik dapat melalui beberapa metode. Pertama, partai politik harus memiliki pimpinan yang berkarakter kuat dan visioner.
Kedua, kader parpol juga harus punya keinginan dan agenda yang sama untuk mereformasi Parpol. Ketiga, harus ada regulasi yang melandasi upaya tersebut. Keempat, parpol perlu memiliki unit sistem yang mendukung.
Ke depannya, lanjut dia, demokrasi di Indonesia memiliki tantangan tersendiri jika dikaitkan dengan politik uang, mulai dari politik berbiaya tinggi hingga indikasi aktor politikus yang tidak kompeten yang tawarkan kepada publik dalam proses elektoral.
Explore More