Tenaga Pengajar Layak Prioritas Vaksin Covid-19

“Tidak ada komersialisasi pada vaksin mandiri. Baik mandiri maupun dari pemerintah, semua gratis. Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, dan itu tidak boleh potong gaji karyawan,” tegas Airlangga, kemarin.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu prioritas. Saat ini, pemerintah masih pada tahap pemberian vaksin pada pihak yang masuk dalam prioritas vaksinasi, yakni vaksinasi untuk tenaga kesehatan.

Dia pun mengimbau masyarakat untuk bersedia melaporkan jika ada pelanggaran terhadap program vaksinasi Covid-19 ini. “Silakan lapor ke pihak berwenang jika diminta membayar. Siapapun masyarakatnya, vaksin Covid-19 tetap gratis,” tuturnya.

Kapan vaksinasi mandiri dimulai? Dia mengakui pemerintah juga masih belum mengetahui kapan vaksinasi mandiri dimulai. Menurutnya, saat ini Kementerian Kesehatan masih menyusun regulasi vaksinasi ini. ‘’Yang pasti, pemerintah menegaskan, merek vaksin antara program vaksin gratis pemerintah dengan vaksin mandiri harus berbeda. Namun, pemerintah masih belum memutuskan merek vaksin apa yang yang akan digunakan untuk vaksin mandiri,’’ katanya.

Sementara itu, laporan terakhbir menyebutkan sejauh ini sudah lebih 132.000 tenaga kesehatan (nakes) yang telah divaksinasi sejak pertama kali vaksinasi pada 14 Januari 2021. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi menjelaskan, para nakes yang telah divaksin itu berasal dari 13.535 fasilitas kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Sebagai informasi, total jumlah tenaga kesehatan yang akan divaksin Covid-19 di seluruh Indonesia adalah 1,4 juta orang. Pada vaksinasi tahap I, vaksinasi akan diberikan kepada 598.483 nakes. Selanjutnya pada tahap II diberikan kepada 888.282 nakes.