Tenaga Pengajar Layak Prioritas Vaksin Covid-19
Senin, 25 Januari 2021 - 21:01 WIB
loading...
Vaksinasi untuk tenaga pendidikan di sekolah dinilai mendesak agar sekolah tatap muka bisa segera dilaksanakan. FOTO/WIN CAHYONO
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tengah menggenjot program vaksinasi Covid-19. Sayangya, di antara kelompok masyarakat yang menjadi target prioritas, tenaga pengajar/guru , tidak termasuk di dalamnya.
Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan yang meninggalkan guru dalam prioritas vaksinasi. Selain karena peran dan posisi mereka juga bersinggungan dengan publik, pemberian vaksin kepada kelompok tersebut demi mempercepat beroperasinya kembali pendidikan tatap muka (PTM) sehingga dunia pendidikan bangkit kembali.
(Baca juga: Ridwan Kamil Usul Vaksinasi COVID-19 Secara Mobile )
Tenaga pendidikan memang tidak masuk prioritas sasaran vaksinasi,baik pada Tahap 1 yang digelar Januari-April 2021, Tahap 2 (Januari-April 2021), Tahap 3 (April 2021-Maret 2022), maupun Tahap 4 (April 2021-Maret 2022).
Baca juga : Jokowi Ajak Umat Kristiani Ikut Sukseskan Program Vaksinasi COVID-19
Harapan agar guru bisa dimasukkan dalam kelompok prioritas yang mendapat vaksinasi disampaikan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian dan Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman.
“Hal ini karena guru sebagai pelayan masyarakat. Dalam kegiatan sehari-harinya bertemu masyarakat. Hal ini juga agar kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa segera dimulai. Di beberapa daerah, KBM sangat urgent dimulai karena minimnya fasilitas pendukung PJJ,” ujarnya kepada Koran SINDO, kemarin.
(Baca juga: Mendagri Apresiasi Langkah Menkes Gunakan Data KPU untuk Program Vaksinasi )
Dia menuturkan, jika guru sudah divaksin, setidaknya potensi penularan bisa jauh berkurang. Namun, dia menggariskan tetap harus ada pembatasan murid yang ke sekolah dan menerapkan protokol kesehatan.
‘’Sebagai catatan, saya harap tidak hanya guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapatkan (vaksinasi), tetapi juga guru honorer. Mereka sama-sama bertatap muka dengan masyarakat dalam kesehariannya,” paparnya.
Hetifah menggariskan, guru-guru yang berada di zona merah dan orange harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Kemudian, disusul guru-guru di wilayah yang fasilitas dan akses internetnya kurang memadai. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan siapa yang mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu itu harus ada pembobotan tingkat ancaman terpapar Covid-19.
“Kalau Jakarta, misalnya, mungkin masih mumpuni untuk PJJ dalam beberapa waktu sehingga tidak terlalu prioritas. Intinya, adalah keadilan dalam pembelajaran dan bagaimana anak-anak kita yang secara sosial-ekonomi kurang beruntung bisa diminimalisir learning loss-nya,” katanya.
Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan yang meninggalkan guru dalam prioritas vaksinasi. Selain karena peran dan posisi mereka juga bersinggungan dengan publik, pemberian vaksin kepada kelompok tersebut demi mempercepat beroperasinya kembali pendidikan tatap muka (PTM) sehingga dunia pendidikan bangkit kembali.
(Baca juga: Ridwan Kamil Usul Vaksinasi COVID-19 Secara Mobile )
Tenaga pendidikan memang tidak masuk prioritas sasaran vaksinasi,baik pada Tahap 1 yang digelar Januari-April 2021, Tahap 2 (Januari-April 2021), Tahap 3 (April 2021-Maret 2022), maupun Tahap 4 (April 2021-Maret 2022).
Baca juga : Jokowi Ajak Umat Kristiani Ikut Sukseskan Program Vaksinasi COVID-19
Harapan agar guru bisa dimasukkan dalam kelompok prioritas yang mendapat vaksinasi disampaikan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian dan Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman.
“Hal ini karena guru sebagai pelayan masyarakat. Dalam kegiatan sehari-harinya bertemu masyarakat. Hal ini juga agar kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa segera dimulai. Di beberapa daerah, KBM sangat urgent dimulai karena minimnya fasilitas pendukung PJJ,” ujarnya kepada Koran SINDO, kemarin.
(Baca juga: Mendagri Apresiasi Langkah Menkes Gunakan Data KPU untuk Program Vaksinasi )
Dia menuturkan, jika guru sudah divaksin, setidaknya potensi penularan bisa jauh berkurang. Namun, dia menggariskan tetap harus ada pembatasan murid yang ke sekolah dan menerapkan protokol kesehatan.
‘’Sebagai catatan, saya harap tidak hanya guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapatkan (vaksinasi), tetapi juga guru honorer. Mereka sama-sama bertatap muka dengan masyarakat dalam kesehariannya,” paparnya.
Hetifah menggariskan, guru-guru yang berada di zona merah dan orange harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Kemudian, disusul guru-guru di wilayah yang fasilitas dan akses internetnya kurang memadai. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan siapa yang mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu itu harus ada pembobotan tingkat ancaman terpapar Covid-19.
“Kalau Jakarta, misalnya, mungkin masih mumpuni untuk PJJ dalam beberapa waktu sehingga tidak terlalu prioritas. Intinya, adalah keadilan dalam pembelajaran dan bagaimana anak-anak kita yang secara sosial-ekonomi kurang beruntung bisa diminimalisir learning loss-nya,” katanya.
Lihat Juga :
