Sticker Porno Merajalela, Mengapa Institusi Berwenang Tidak Memberi Kartu Merah?
Senin, 25 Januari 2021 - 07:22 WIB
loading...
A
A
A
Penyebaran pornografi berdalih kebebasan berpendapat, berbungkus hak asasi dan hak mengakses informasi telah menjadi senjata pembenaran atas tindakan pendistribusian pornografi. Padahal, penyebaran produk pornografi di grup-grup obrolan adalah sebuah kejahatan.
Mengapa? Karena pornografi (apapun bentuknya) akan selalu menjadi stimulan atau pemicu munculnya aksi kejahatan seksual yang bermacam-macam. Pendapat diatas didukung pernyataan Komite dari Parlemen Inggris yang menyatakan bahwa, a pornografic representation is one that combines two features: it has a certain function or intention, to arouse its audience sexually, and also a certain content, explicit representations of sexual material (organs, postures, activity, etc), Freda Adler, Gerad O.W, Muller and William S. Laufer, Criminologi, New York: Mc. Graw - Hill 1991, 332.
Responsi serius dari pemerintah Indonesia dalam menyikapi bahaya pornografi yang semakin menggila ditandai dengan lahirnya undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU ITE, Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selain itu Bab XIV Pasal 281- 282 KUHP pun mengatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.
Tak bisa dipungkiri, kejahatan pornografi ini sangat mengkhawatirkan terlihat dari beratnya ancaman hukuman badan dan denda. Apapun produk pornografi yang disebarkan, termasuk bomb sticker yang dilakukan berulang-ulang dan bertubi-tubi diyakini akan membangkitkan hasrat seksual seseorang, baik yang menyebarkan ataupun orang yang menerima/melihatnya. Jika sudah begitu, seseorang yang terpengaruh produk porno akan mengancam keselamatan seseorang lainnya dan menimbulkan kerugian ketika ada yang mengalami luka mental akibat sticker porno yang disebarkan.
Maraknya produk porno berupa sticker-sticker mesum ini harusnya bisa mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan upaya optimalisasi penegakan hukum. Pelaku penyebaran produk pornografi harus dihukum berat untuk menyelamatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak dari aksi perkosaan, pencabulan, tindakan asusila dan kejahatan seksual.
Mengapa? Karena pornografi (apapun bentuknya) akan selalu menjadi stimulan atau pemicu munculnya aksi kejahatan seksual yang bermacam-macam. Pendapat diatas didukung pernyataan Komite dari Parlemen Inggris yang menyatakan bahwa, a pornografic representation is one that combines two features: it has a certain function or intention, to arouse its audience sexually, and also a certain content, explicit representations of sexual material (organs, postures, activity, etc), Freda Adler, Gerad O.W, Muller and William S. Laufer, Criminologi, New York: Mc. Graw - Hill 1991, 332.
Responsi serius dari pemerintah Indonesia dalam menyikapi bahaya pornografi yang semakin menggila ditandai dengan lahirnya undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU ITE, Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selain itu Bab XIV Pasal 281- 282 KUHP pun mengatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.
Tak bisa dipungkiri, kejahatan pornografi ini sangat mengkhawatirkan terlihat dari beratnya ancaman hukuman badan dan denda. Apapun produk pornografi yang disebarkan, termasuk bomb sticker yang dilakukan berulang-ulang dan bertubi-tubi diyakini akan membangkitkan hasrat seksual seseorang, baik yang menyebarkan ataupun orang yang menerima/melihatnya. Jika sudah begitu, seseorang yang terpengaruh produk porno akan mengancam keselamatan seseorang lainnya dan menimbulkan kerugian ketika ada yang mengalami luka mental akibat sticker porno yang disebarkan.
Maraknya produk porno berupa sticker-sticker mesum ini harusnya bisa mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan upaya optimalisasi penegakan hukum. Pelaku penyebaran produk pornografi harus dihukum berat untuk menyelamatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak dari aksi perkosaan, pencabulan, tindakan asusila dan kejahatan seksual.
(wib)
Lihat Juga :
