Orang Tua Pinangki Sirna Malasari Meninggal, Sidang Ditunda
Senin, 18 Januari 2021 - 11:02 WIB
loading...
A
A
A
"Dengan itu majelis hakim mengabulkan permohonan penasihat hukum untuk memberi kesempatan bagi terdakwa untuk menghadiri pemakaman ortunya pada hari ini. Siang ini," beber Hakim IG Eko Purwanto.
Baca juga : Pembukaan CPNS Sebanyak Satu Juta Orang Tahun Ini Bisa Saja Dibatalkan
"Dan untuk itu supaya JPU menindaklanjuti penetapan ini dengan pengawalan. Sehingga untuk agenda pembelaan ditunda, kita agendakan Rabu akan dibacakan pembelaan. Majelis hakim turut berdukacita, tetap tabah apa pun itu kehendak Kuasa. Sidang selesai," sambungnya.
Baca juga: Kasus Suap Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Dituntut 4 Tahun Penjara
Diketahui, PinangkiSirna Malasari didakwa menerima uang senilai 500 Ribu Dolar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cessie Bank Bali.
Atas perbuatannya, Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 11 UU Tipikor.
Baca juga : Pembukaan CPNS Sebanyak Satu Juta Orang Tahun Ini Bisa Saja Dibatalkan
"Dan untuk itu supaya JPU menindaklanjuti penetapan ini dengan pengawalan. Sehingga untuk agenda pembelaan ditunda, kita agendakan Rabu akan dibacakan pembelaan. Majelis hakim turut berdukacita, tetap tabah apa pun itu kehendak Kuasa. Sidang selesai," sambungnya.
Baca juga: Kasus Suap Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Dituntut 4 Tahun Penjara
Diketahui, PinangkiSirna Malasari didakwa menerima uang senilai 500 Ribu Dolar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cessie Bank Bali.
Atas perbuatannya, Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 11 UU Tipikor.
Lihat Juga :
