Kepala BP2MI Nyatakan Perang terhadap Sindikat Pengiriman PMI Ilegal
loading...
Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan perang terhadap sindikat pengiriman PMI ilegal atau nonprosedural.
"Mereka adalah musuh negara. Kami wajib melindungi hak dan martbat PMI karena sejatinya kami adalah pelayan mereka," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Ia mengatakan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk mengatasi persoalan tersebut. ( ).
BP2MI akan memperbaiki tata kelola penempatan PMI untuk mengikis PMI ilegal secara siginifikan. "Selain melindungi, negara akan diuntungkan dari peningkatan devisa yang dihasilkan," ucapnya.
Posisi BP2MI sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan perlindungan PMI dan keluarganya. Di tengah Pandemi Covid-19, BP2MI akan hadir di garda terdepan dengan kebijakan tepat dan tindakan yang cepat. Karena situasi perekonomian ikut terdampak, BP2MI akan mengantisipasi kepulangan PMI dan menangani PMI yang masih bertahan di luar negeri. ( ).
Benny menyebut di Malaysia ada ribuan PMI yang undocument, bekerja harian, dan tidak tertangani dengan baik. "Bahkan mereka kelaparan dan butuh bantuan negara, kami akan segara upayakan mengatasi masalah tersebut. Sesegera mungkin koordinasi dengan kementerian/lembaga, serta kedutaan di Malaysia," tuturnya.
BP2MI akan menerapkan protokol kesehatan dalam penanganan kepulangan PMI. Semua dilakukan secara komprehensif dan multisektor sebagai cara mencegah dan menanggulangi dampak Covid-19 bagi PMI dan keluarganya.
Meski baru menjabat, Benny menyatakan tidak ada waktu berleha-leha. Ia akan langsung tancap gas untuk mengerjakan dan menyelesaikan semua permasalahan PMI. "Mari lari bersama dalam bekerja, karena jika memilih jalan kaki dalam bekerja pasti akan tertinggal kereta. Karena itu, saya memilih cara berlari dalam bekerja," pungkasnya.
"Mereka adalah musuh negara. Kami wajib melindungi hak dan martbat PMI karena sejatinya kami adalah pelayan mereka," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Ia mengatakan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk mengatasi persoalan tersebut. ( ).
BP2MI akan memperbaiki tata kelola penempatan PMI untuk mengikis PMI ilegal secara siginifikan. "Selain melindungi, negara akan diuntungkan dari peningkatan devisa yang dihasilkan," ucapnya.
Posisi BP2MI sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan perlindungan PMI dan keluarganya. Di tengah Pandemi Covid-19, BP2MI akan hadir di garda terdepan dengan kebijakan tepat dan tindakan yang cepat. Karena situasi perekonomian ikut terdampak, BP2MI akan mengantisipasi kepulangan PMI dan menangani PMI yang masih bertahan di luar negeri. ( ).
Benny menyebut di Malaysia ada ribuan PMI yang undocument, bekerja harian, dan tidak tertangani dengan baik. "Bahkan mereka kelaparan dan butuh bantuan negara, kami akan segara upayakan mengatasi masalah tersebut. Sesegera mungkin koordinasi dengan kementerian/lembaga, serta kedutaan di Malaysia," tuturnya.
BP2MI akan menerapkan protokol kesehatan dalam penanganan kepulangan PMI. Semua dilakukan secara komprehensif dan multisektor sebagai cara mencegah dan menanggulangi dampak Covid-19 bagi PMI dan keluarganya.
Meski baru menjabat, Benny menyatakan tidak ada waktu berleha-leha. Ia akan langsung tancap gas untuk mengerjakan dan menyelesaikan semua permasalahan PMI. "Mari lari bersama dalam bekerja, karena jika memilih jalan kaki dalam bekerja pasti akan tertinggal kereta. Karena itu, saya memilih cara berlari dalam bekerja," pungkasnya.
(zik)
Explore More