MK Perintahkan DPR dan Presiden Membuat UU Asuransi Usaha Bersama
Kamis, 14 Januari 2021 - 17:36 WIB
loading...
A
A
A
(Baca:Besok MK Putuskan 12 Perkara Pengujian Undang-Undang, Apa Saja?)
Dalam putusan MK ini terdapat dissenting opinion dari dua anggota majelis hakim yakni Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.
Berbeda dengan anggota majelis hakim konstitusi lain, Wahiduddin dan Enny menilai Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 tidak bertentangan dengan Konstitusi. Musababnya, status hukum bagi usaha bersama yang ada yaitu AJB Bumiputera 1912 sebagai badan hukum telah ditegaskan dalam UU Nomor 40/2014 yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2).
Sebagai informasi, delapan pemohon merupakan pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sekaligus Anggota Badan Perwakilan (BPA) AJB Bumiputera 1912.
Menurut Wahiduddin dan Enny, selain telah memberikan kepastian hukum bahwa perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama adalah badan hukum, AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya usaha bersama yang menyelenggarakan usaha perasuransian.
Dalam putusan MK ini terdapat dissenting opinion dari dua anggota majelis hakim yakni Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.
Berbeda dengan anggota majelis hakim konstitusi lain, Wahiduddin dan Enny menilai Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 tidak bertentangan dengan Konstitusi. Musababnya, status hukum bagi usaha bersama yang ada yaitu AJB Bumiputera 1912 sebagai badan hukum telah ditegaskan dalam UU Nomor 40/2014 yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2).
Sebagai informasi, delapan pemohon merupakan pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sekaligus Anggota Badan Perwakilan (BPA) AJB Bumiputera 1912.
Menurut Wahiduddin dan Enny, selain telah memberikan kepastian hukum bahwa perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama adalah badan hukum, AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya usaha bersama yang menyelenggarakan usaha perasuransian.
Lihat Juga :
