KAMI Minta Polisi Penembak FPI Diadili di Pengadilan HAM

loading...
KAMI Minta Polisi Penembak FPI Diadili di Pengadilan HAM
Presidium KAMI Rochmat Wahab mendesak Presiden Jokowi membentuk Pengadilan HAM untuk mengadili polisi penembak enam laskar FPI. Foto/arbaswedan.id
JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendesak agar anggota polisi terduga pelaku penembakan terhadap laskar Front Pembela Islam (FPI) harus diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera membentuk Pengadilan HAM.

Hal ini merupakan bagian dari rekomendasi KAMI pada indikator merosotnya bidang hukum atas kondisi bangsa dan negara Indonesia dalam keadaan bahaya yang masuk pada 6 pernyataan sikap KAMI bertajuk "Tatapan Indonesia 2021".

Presidium KAMI Rochmat Wahab menegaskan, perlu diingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara bangsa (nation state). Negara ini lahir karena adanya suatu bangsa, yang pada masa lalu sebagai bangsa jajahan, kedudukannya sebagai kelas dua, tiga atau empat. Maka, kata dia, sejak menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, berarti menghapus seluruh bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

(Baca:KAMI Minta Syahganda, Jumhur, hingga Habib Rizieq Dibebaskan)



Sejak itulah, ujar Rochmat, tentu sebelum terbentuk pemerintahan negara, bangsa Indonesia tidak lagi mengenal kasta dan tidak mengenal tingkatan. Musababnya, pilihan bentuk negeranya adalah nation state bukan kerajaan atau monarkhi. Keberadaan rakyat dijunjung tinggi dan sama kedudukannya. Sebab itulah di negara ini, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

"Dengan demikian sangat jelas, bahwa keberadaan pemerintah, TNI/Polri dan seluruh perangkat negara hanya memegang mandat dan amanah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia," tegas Rochmat saat konferensi pers secara virtual berisi 6 pernyataan sikap KAMI, Selasa (12/1/2021).

Baca juga:Soal Calon Kapolri, Ini Peringatan MUI Kepada Presiden Jokowi



Kata segenap, lanjut Rochmat, menekankan bahwa tidak boleh satupun nyawa rakyat Indonesia tidak terlindungi. Karena jika ada satu nyawa rakyat Indonesia yang tidak terlindungi, maka sebagai bangsa Indonesia telah tidak lagi genap. Artinya, kalau saja ada darah yang menetes dari seorang rakyat Indonesia, maknanya sama dengan mengoyak seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top