Dukung PSBB Ketat, Ketua Banggar DPR Dorong Tingkatkan Rasio Tes Covid

Angka ini, kata dia, kalah jauh di bandingkan dengan dengan India yang menempati peringkat kedua dunia dari total kasus. Namun rasio tes Covid-19 mencapai 128.623 orang per 1 juta penduduk.

"Kita juga kalah jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, bahkan kita kalah dengan Myanmar," ujarnya.

"Saya merekomendasikan tes Covid-19 dinaikkan menjadi 100.000 per 1 juta penduduk dan secara konsisten naik jumlah tesnya. Manajemen tracing juga digencarkan, dengan memobilisasi seluruh sumber daya, termasuk memastikan pengawasan isolasi pasien Covid-19 terutama yang OTG berjalan dengan baik," sambungnya.

Pemerintah, lanjut dia, harus memastikan tidak saja kesediaan jumlah vaksin dan tenaga vaksinasi serta peralatan serta operasionalnya, lebih dari itu kemampuan vaksin bekerja dengan baik.

Setidaknya probabilitasnya di atas 90% dari seluruh populasi imunitasnya bekerja dengan baik setelah divaksin. Hal ini sekaligus memastikan kekebalan kawanan (herd immunity) berjalan dengan baik.

Bila imunitas vaksin tidak maksimal, kata dia, vaksinasi diharapkan sebagai tonggak atau harapan kenormalan hidup pasca-pandemi. "Untuk menjalankan ini harus dengan ongkos anggaran yang besar, apabila gagal kita terancam kehilangan banyak hal, sumber daya, waktu, dan nyawa rakyat," tuturnya.

Said juga menambahkan pemerintah sebaiknya mengedepankan komunikasi publik yang terbuka, transparan dan bersifat partisipatif dalam penanganan Covid-19.

Hal itu dikatakannya menjadi fondasi kepercayaan bagi banyak pihak, khususnya para pelaku usaha, sehingga dasar kebijakan itu benar-benar dapat dijadikan acuan mereka menyusun rencana usaha, tidak menghadapi ketidakpastian yang berlarut-larut.

Said mengatakan dukungan politik anggaran terhadap upaya menuntaskan covid-19 ini sangat besar. Pada tahun 2020, DPR telah memberikan persetujuan dan dukungan Anggara untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp695 triliun.

Untuk menyediakan Anggara sebesar ini, DPR menyetujui pula pelebaran defisit APBN yang semula dibatasi maksimal 3% PDB menjadi lebih dari 3% PDB.