Dukung PSBB Ketat, Ketua Banggar DPR Dorong Tingkatkan Rasio Tes Covid
loading...
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH Said Abdullah. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH Said Abdullah mendukung langkah pemerintah memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total dari 11-25 Januari 2021 di kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang kasus positif Covid-19 di atas 5%.
Menurut dia, implementasi kebijakan ini tidak bisa ditunda lagi mengingat grafik penyebaran Covid-19 menunjukkan tren kenaikan sejak dua minggu terakhir.
Dia mengatakan, apabila abai dengan tingginya positif Covid-19 maka krisis kesehatan di depan mata dan semakin membahayakan.
"Saat ini kita memasuki tahun keprihatinan nasional di bidang kesehatan dan ekonomi. Ini adalah keprihatinan kolektif sebagai bangsa. Pandemi ini harus ditangani secara gotong royong. Untuk itu, pemerintah bersama masyarakat harus bahu membahu memutus mata rantai penyebaran virus ini," tutur Said di Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Dia menilai kondisi pandemi Covid-19 kian menunjukkan tren ke arah yang mengkhawatirkan bagi kesehatan rakyat dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Karena itu, PSBB total dan ketat mutlak diterapkan.
"Dengan pemberlakuan kebijakan PSBB bersifat total maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring," tuturnya. (Baca juga: Selama PSBB Jawa-Bali, Kapolda Metro Jaya Akan Berkantor di Polsek-Polsek)
Kendati demikian, aktivitas yang bersifat strategis seperti distirbusi bahan makanan, tempat belanja, pekerja konstruksi dan suplay energi, pekerja medis masih diperbolehkan. Namun semuanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan diawasi langsung oleh aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah menjamin kebutuhan pangan pokok sehari-hari rakyat yang termasuk kategori sangat miskin dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada wilayah yang ditetapkan PSBB Total.
"Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh agar seluruh kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses," tutur Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini. (Baca juga: Jakarta Dukung PSBB Jawa-Bali, Wagub: Sabar, Sebentar Lagi Ada Vaksin)
Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah tes, tracing dan isolasi harus dengan menajemen yang baik. Hal ini dinilainya penting mengingat rasio tes Covid-19 per 1 juta penduduk masih sangat rendah, yakni hanya 27.799 ribu.
Menurut dia, implementasi kebijakan ini tidak bisa ditunda lagi mengingat grafik penyebaran Covid-19 menunjukkan tren kenaikan sejak dua minggu terakhir.
Dia mengatakan, apabila abai dengan tingginya positif Covid-19 maka krisis kesehatan di depan mata dan semakin membahayakan.
"Saat ini kita memasuki tahun keprihatinan nasional di bidang kesehatan dan ekonomi. Ini adalah keprihatinan kolektif sebagai bangsa. Pandemi ini harus ditangani secara gotong royong. Untuk itu, pemerintah bersama masyarakat harus bahu membahu memutus mata rantai penyebaran virus ini," tutur Said di Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Dia menilai kondisi pandemi Covid-19 kian menunjukkan tren ke arah yang mengkhawatirkan bagi kesehatan rakyat dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Karena itu, PSBB total dan ketat mutlak diterapkan.
"Dengan pemberlakuan kebijakan PSBB bersifat total maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring," tuturnya. (Baca juga: Selama PSBB Jawa-Bali, Kapolda Metro Jaya Akan Berkantor di Polsek-Polsek)
Kendati demikian, aktivitas yang bersifat strategis seperti distirbusi bahan makanan, tempat belanja, pekerja konstruksi dan suplay energi, pekerja medis masih diperbolehkan. Namun semuanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan diawasi langsung oleh aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah menjamin kebutuhan pangan pokok sehari-hari rakyat yang termasuk kategori sangat miskin dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada wilayah yang ditetapkan PSBB Total.
"Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh agar seluruh kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses," tutur Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini. (Baca juga: Jakarta Dukung PSBB Jawa-Bali, Wagub: Sabar, Sebentar Lagi Ada Vaksin)
Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah tes, tracing dan isolasi harus dengan menajemen yang baik. Hal ini dinilainya penting mengingat rasio tes Covid-19 per 1 juta penduduk masih sangat rendah, yakni hanya 27.799 ribu.
Lihat Juga :
