Corona Melonjak di Awal Tahun, DPR Dorong Pemerintah Evaluasi Kebijakan
loading...
Hingga Senin (4/1/2021), jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 772 ribu. 639 ribu di antaranya sembuh dan hampir 23 ribu orang meninggal karena Corona. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lonjakan terus terjadi meski pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan laju penyebaran virus Corona (Covid-19). Bahkan, kebijakan pun dikeluarkan jelang liburan akhir tahun seperti kewajiban surat tes antigen atau mengikuti swab test PCR.
(Baca juga: TPU Rorotan Ditargetkan Bisa Digunakan Bulan Ini untuk Pemakaman Corona)
Hingga kemarin, Senin (4/1/2021), jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 772 ribu. Sebanyak 639 ribu di antaranya sembuh dan hampir 23 ribu orang meninggal karena terpapar virus Corona .
(Baca juga: KPK Soroti Akurasi Data Penerima Bansos Corona 2021)
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mendorong perlunya pemerintah untuk mengevaluasi secara luas mengenai kebijakan yang dikeluarkan. "Penting untuk dievaluasi. Saya setuju adanya evaluasi besar-besaran untuk penanganan Covid-19, mulai dari pendanaan, kebijakan, sampai kegiatan," kata Anggia kepada SINDOnews, Selasa (5/1/2021).
(Baca juga: Update Corona 779.548 Positif, 645.746 Sembuh, 23.109 Meninggal)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai masyarakat saat ini cukup susah untuk diingatkan kembali mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Menurutnya, harus ada terobosan berbeda agar setiap orang bisa kembali sadar protokol kesehatan sebagai kunci untuk mencegah penularan. "Itu aja enggak cukup, butuh effort yang super extra ordinary. Karena 3M itu menjadi satu-satunya cara mujarab untuk bisa menghambat penularan Covid-19," tegas dia.
Anggia berharap, agar ada kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif sehingga masyarakat kembali sadar dan paham pentingnya protokol kesehatan. Termasuk juga pemahaman publik mengenai vaksin yang acapkali disalahartikan.
"Tidak bisa hanya sekedar mengandalkan vaksin yang sampai saat ini masih belum jelas kepastian yang digunakan, termasuk keampuhan jenis vaksin yang akan digunakan. Karena memang masyarakat juga sudah bingung sejak awal. Makanya bikin narasi yang bagus dengan kebijakan yang bagus sehingga masyarakat tidak bingung," ungkapnya.
Tantangan lainnya yang harus diatasi yaitu tarik menarik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, mau tidak mau negara tetap harus bertanggung jawab.
"Memikirkan kebijakan untuk semuanya dan merangkul semua pihak dari pemerintah daerah, akademisi, komunitas untuk menekan penyebaran Covid-19 secara bersama-sama," tutupnya.
(Baca juga: TPU Rorotan Ditargetkan Bisa Digunakan Bulan Ini untuk Pemakaman Corona)
Hingga kemarin, Senin (4/1/2021), jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 772 ribu. Sebanyak 639 ribu di antaranya sembuh dan hampir 23 ribu orang meninggal karena terpapar virus Corona .
(Baca juga: KPK Soroti Akurasi Data Penerima Bansos Corona 2021)
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mendorong perlunya pemerintah untuk mengevaluasi secara luas mengenai kebijakan yang dikeluarkan. "Penting untuk dievaluasi. Saya setuju adanya evaluasi besar-besaran untuk penanganan Covid-19, mulai dari pendanaan, kebijakan, sampai kegiatan," kata Anggia kepada SINDOnews, Selasa (5/1/2021).
(Baca juga: Update Corona 779.548 Positif, 645.746 Sembuh, 23.109 Meninggal)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai masyarakat saat ini cukup susah untuk diingatkan kembali mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Menurutnya, harus ada terobosan berbeda agar setiap orang bisa kembali sadar protokol kesehatan sebagai kunci untuk mencegah penularan. "Itu aja enggak cukup, butuh effort yang super extra ordinary. Karena 3M itu menjadi satu-satunya cara mujarab untuk bisa menghambat penularan Covid-19," tegas dia.
Anggia berharap, agar ada kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif sehingga masyarakat kembali sadar dan paham pentingnya protokol kesehatan. Termasuk juga pemahaman publik mengenai vaksin yang acapkali disalahartikan.
"Tidak bisa hanya sekedar mengandalkan vaksin yang sampai saat ini masih belum jelas kepastian yang digunakan, termasuk keampuhan jenis vaksin yang akan digunakan. Karena memang masyarakat juga sudah bingung sejak awal. Makanya bikin narasi yang bagus dengan kebijakan yang bagus sehingga masyarakat tidak bingung," ungkapnya.
Tantangan lainnya yang harus diatasi yaitu tarik menarik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, mau tidak mau negara tetap harus bertanggung jawab.
"Memikirkan kebijakan untuk semuanya dan merangkul semua pihak dari pemerintah daerah, akademisi, komunitas untuk menekan penyebaran Covid-19 secara bersama-sama," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
