Komisi IX DPR Kritisi Konsistensi Pemerintah dan Masyarakat Cegah Corona

Wakil Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh menilai pemerintah bersama masyarakat harusnya benar-benar konsisten melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) serta meningkatkan angka positif dan korban Covid-19.
 (Baca juga: Selama Pandemi Covid-19, Temuan Kasus HIV/AIDS pada Ibu Hamil di Jabar Melonjak) 
Nihayatul Wafiroh yang karib disapa Ninik menyatakan, sejak pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) berlangsung hingga kini pemerintah masih terjebak pada mana yang didahulukan, ekonomi atau kesehatan.

 (Baca juga: 3-6 Bulan ke Depan Indonesia Diprediksi Alami Masa Kritis Pandemi Covid-19) 

Dia mengungkapkan, ketika pemerintah lebih memilih ekonomi yang didahulukan maka pergerakan penyebaran Covid-19 akan meningkat dengan jumlah warga terkonfirmasi positif Corona dan korban meninggal yang terus bertambah setiap hari."Kalau mau (memilih) ekonomi, bergeraknya seperti ini memang kondisinya," ujar Ninik saat berbincang dengan KORAN SINDO dan MNC News Portal, di Jakarta, Minggu (3/1/2020).Ketua DPP PKB ini membeberkan, pemerintah tidak bisa menopang ekonomi jika masyarakat seluruhnya bekerja dari rumah. Lebih dari itu tutur Ninik, meningkatnya jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 karena ada banyak tempat yang sudah tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat."Nah menurut saya, ini sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah. Tapi tugas semua orang. Pemerintah sudah menyiapkan banyak hal, tapi kalau kita sendiri tidak proaktif melaksanakan ya sama aja. Jadi tugas semua orang. Dan, mungkin juga berpikir ada vaksin jadi oh sebentar lagi ada vaksin," tegas.Ninik melanjutkan, sebenarnya pemerintah sudah membuat berbagai peraturan dan kebijakan untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Tapi masalahnya adalah pemerintah dan masyarakat benar-benar konsisten berbagai peraturan dan kebijakan tersebut. Jika pemerintah konsisten melaksanakan berbagai peraturan dan kebijakan itu, maka penanggulangan penyebaran Covid-19 tetap tidak ada hasil signifikan."Contoh, kemarin katanya, kalau mau liburan harus pakai rapid. Saya putar balik (pulang pergi) dari Jakarta ke Timur (Jawa Timur) jalan darat juga tidak ada apa-apa, nggak ada tes rapid atau apa, nggak ada juga," ungkapnya."Semuanya aturan dan tindakan itu harus konsisten, tidak hanya pemerintah saja tapi juga masyarakat," sambung Ninik.Dia menambahkan, solusi menekan angka penyebaran Covid-19 dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh dari juga bukan solusi utama. Ninik mencontohkan, di DKI Jakarta saat ini masih berlaku PSBB tapi seperti tidak ada PSBB. Akibatnya kata dia, tidak ada efek atas penerapan PSBB di DKI Jakarta."Saya tinggal di Jakarta juga enggak berasa ada PSBB. Misalnya di rumah makan juga ramai. Jadi definisi PSBB diterapkan seperti apa. Jangan hanya digunakan nama PSBB untuk mengambil keuntungan yang lain tapi praktik di lapangan tidak ada," ucap Ninik.