Fenomena Crazy Rich Berpotensi Langgengkan Kekuasaan dan Status Quo

Senin, 28 Desember 2020 - 07:56 WIB
loading...
Fenomena Crazy Rich...
Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan menyatakan, fenomena crazy rich berpotensi melanggengkan kekuasaan dan status quo. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan menyatakan, perkembangan politik sejatinya berjalin kelindan dengan literasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya politik berjalan elitis dan berjarak dengan kenyataan. Hal ini dikatakan Bakir merespon fenomena munculnya pengusaha muda yang memiliki kekayaan melimpah dan masuk dalam kekuasaan atau disebut dengan istilah crazy rich .

Fenomena ini mendapat sorotan publik setelah figur pengusaha muda seperti Sandiaga S Uno, M. Luthfi dan Sakti Wahyu Trenggono masuk kabinet pemerintahan Jokowi. Sebelumnya bergabung para pengusaha muda seperti Erick Thohir dan Nadiem Makarim dalam kabinet. "Politik dikuasasi oleh segelintir elit dengan beragam modal yang dimilikinya," kata Bakir saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/12/2020). (Baca juga: Pilih Pengusaha Kaya Masuk Kabinet, Jokowi Ingin Fokus Pemulihan Ekonomi)

Bakir menilai, munculnya crazy rich membuat kekuasaan politik tampak memberikan kesempatan terhadap modal dominan berupa uang, harta, kekayaan materi. Ini menjadi pemicu menguatnya politik mahal dan hanya bisa dijamah oleh orang-orang berduit. "Inilah kondisi politik yang difasilitasi oleh partai politik dan dilanjutkan oleh elite politik dengan beragam kepentingannya, salah satunya adalah pelanggengan status quo," ujarnya. (Baca juga: Crazy Rich Muda Masuk Kabinet, Politikus PKB Sebut Jokowi Terpaksa)

Di sisi lain, Bakir menilai, munculnya crazy rich di satu sisi memberikan harapan tentang yang kaya menolong yang miskin, tapi di sisi lain berpotensi melanggengkan kekusaan yang berjarak antara elit dan rakyatnya. Namun begitu, tak ada aturan yang melarang orang-orang berduit masuk ke pusaran kekuasaan. "Munculnya orang-orang kaya di ranah politik adalah pelanggengan atas jarak dan kesenjangan yang terjadi baik secara politik yang bertopang pada kekuatan ekonomi antar elite dan masyarakat yang ditempatkan sebatas komoditas politik," tutur dia.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Siap Uji Nyali? Ini...
Siap Uji Nyali? Ini Deretan Rekomendasi Microdrama Horor di V+Short
10 Presiden Terkaya...
10 Presiden Terkaya Sepanjang Sejarah AS, Trump Jauh Lebih Unggul dari Pendahulunya
PMGO 2026 Cetak Rekor...
PMGO 2026 Cetak Rekor Guinness, Lebih dari 1,2 Juta Pendaftar Turnamen
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
5 Buah Rendah Gula yang...
5 Buah Rendah Gula yang Aman untuk Diet, Tetap Manis dan Menyegarkan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved