Pilkada 2020, Kemenangan Politik Dinasti Bisa Hambat Demokrasi di Tingkat Lokal

Tantangan tersebut harus diatasi agar menjadi pembelajaran dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan datang. Lantaran itu, Anto mendorong penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi aliran dana kampanye pasangan calon, terutama calon yang berasal dari keluarga petahana sehingga mencegah aliran dana kampanye yang memanfaatkan dana anggaran daerah (APBD). (Baca juga: Bisa Serang Siapa Saja, Kenali gejala Radang Usus Buntu)

Selain itu, berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara ketat mobilisasi perangkat birokrasi hingga perangkat desa. Kemudian, bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sehingga secara profesional dan tegas untuk penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran.

Untuk jangka panjang, Anto juga mengatakan politik dinasti di Indonesia harus disikapi dengan serius melalui upaya mendorong reformasi internal kelembagaan parpol. Reformasi dilakukan dengan memperbaiki proses perekrutan politik agar dapat lebih terbuka dan mengedepankan meritokrasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja semua pihak yang turut mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Dia menyebut beberapa pihak memberikan apresiasi terkait ketertiban pelaksanaan pilkada. (Baca juga: 10 Video Paling Trending di YouTube Indonesia Sepanjang 2020)

“Kita melihat bahwa satu faktor yang kami kira banyak mendapatkan apresiasi banyak pihak. Kami kira sekarang sudah banyak (pemberitaan) di media tentang hari pemungutan suara, ini adalah adanya pelaksanaan pemungutan suara yang relatif tertib,” katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Selasa (15/12/2020)

Tito mengatakan bahwa pengaturan jam kedatangan pada saat pencoblosan surat suara menyumbang indikator ketertiban dalam pelaksanaan pilkada. Dia mengapresiasi ketentuan KPU dan jajarannya yang menginisiasi ketentuan baru ini.

Apresiasi juga diberika pada aparat keamanan yang telah mengawal pelaksanaan pilkada. “Ketegasan dari aparat baik Polri, TNI, Satpol PP, Linmas ini juga untuk masyarakat yang sudah memberikan hak pilih langsung pulang, yang tinggal hanya saksi-saksi itu juga membuat tidak terjadi kerumunan yang berarti,” ungkapnya.

Namun begitu Mantan Kapolri ini mengakui ada catatan terhadap pelaksanaan pilkada lalu. Dimana ada beberapa daerah terjadi pelanggaran protokol kesehatan. (Lihat videonya: Menikmati Indahnya Taman Bunga Celosia di Banyumas)

“Meskipun ada catatan kita di Sumba Timur kemudian di Luwu Utara, kalau saya tidak salah itu juga masih ada kerumunan. Dan memohon kepada Bawaslu bisa melakukan langkah tindakan, ataupun Polri (berikan) teguran ataukah tindakan lain yang diperlukan sesuai aturan, harus ada ketegasan,” pungkasnya. (Dita Angga)