Pandemi Corona, Pemerintah Minta Masyarakat Bersiap Jalani Tata Hidup Baru

Begitu pun di industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu dan sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. “Sebenarnya tidak berarti kita tidak bisa beraktivitas. Jadi ada beberapa sektor aktivitas ekonomi yang bisa dijalankan oleh masyarakat,” jelas Wiku.

Wiku lantas menandaskan bahwa masyarakat harus legowo dan menerima bahwa saat ini hidup bersama virus Covid-19. Dia pun kembali menegaskan optimistisnya bahwa vaksin virus Covid-19 ini segera ditemukan, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal. “Dan semoga kita semuanya di dunia bisa mendapatkan vaksin nya. Sehingga kita bisa menangani atau mengalahkan virus ini kalau ketemu vaksinnya. Tapi kita harus berpikiran positif karena Indonesia ini punya kapasitas yang besar dan gotong royong dan marilah kita gotong royong untuk merubah perilaku bersama,” tegas Wiku.

Sementara itu Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyiapkan simulasi pelonggaran penanganan pandemi korona (Covid-19). Untuk itu, mereka tengah melakukan kajian akademis, menghitung penetuan waktu pelonggaran, dan menilai bidang yang mendapat priorotas pelonggaran.

Rencana pelonggaran ini disampaikan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah matang diperlukan agar kebijakan nanti bisa tepat dan terukur. (Baca juga: Ini Penjelasan Soal Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja)

“Bapak presiden telah berikan instruksi kepada Gugus Tugas untuk menyiapkan suatu simulasi. Ini agar apabila kita melakukan langkah-langkah pelonggaran, maka tahapan-tahapannya harus jelas. Kemudian juga setiap fase ada yang harus dilakukan,” ujar Doni Monardo, seusai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, kemarin.

Mantan Danjen Kopassus ini menuturkan, ada empat hal yang dilakukan dalam menyiapkan simulasi pelonggaran. Langkah pertama adalah mengkaji prakondisi melalui sejumlah rangkaian kajian akademis yang melibatkan pakar epidemiologis, kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi publik, dan ekonomi kerakyatan. ‘’Sehingga perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap oleh pemerintah,” ungkapnya.

Doni juga mengatakan bahwa Gugus Tugas akan bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data akurat, utamanya di 8 provinsi. Lalu tidak hanya itu, dia juga akan melibatkan tokoh lainnya.“Kemudian selain pra kondisi dengan melibatkan begitu banyak pakar nantinya di hampir seluruh kota besar, termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan budayawan,” tuturnya.

Simulasi pelonggaran juga akan memikirkan kapan kebijakan itu bisa dilakukan. Dia menegaskan bahwa jika suatu derah belum menunjukkan kurva menurun maka tidak mungkin diberikan pelonggaran. Pertimbangan waktu ini juga berhubungan dengan kesiapan masyarakat.

"Kalau masyarakat tidak siap hal ini tidak mungkin dilakukan. Timing ini juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi gugus tugas yang akan menyusun skenario,” jelasnya.

Langkah ketiga berkiatan dengan prioritas. Prioritas dimaksud adalah bidang-bidang apa saja yang diberikan pelonggaran baik kepada kementerian/lembaga ataupun provinsi, dan kabupaten/kota. “Untuk bidang-bidang apa. Apakah di bidang pangan khususnya pasar, restoran. Dan juga mungkin berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat tidak diPHK. ini prioritas-prioritas ini harus menjadi opsi-opsi yang ketat. Sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat,” katanya.