New Normal di Industri Hulu Migas Indonesia

Kementerian ESDM dan SKK Migas saat ini sudah sangat aktif mendukung dan mendorong para Kontraktor Kerja Sama untuk dapat melakukan program pengembangan vendor secara masif melalui ketentuan-ketentuan yang sudah dibangun.

Kontraktor Kerja Sama saat ini bukan hanya tampil untuk memilih teknologi atau penyedia jasa yang sudah mampu saja tapi sudah diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi para pemilik teknologi untuk dapat melakukan serangkaian tes dan pilot project yang dibutuhkan untuk membuktikan kehandalan dan kecocokan teknologi yang di bawa dengan kondisi lapangan di wilayah kerja para kontraktor tersebut dengan model Performance Based.

Selain kesempatan untuk melakukan uji coba, SKK Migas juga secara aktif melakukan diskusi dengan perbankan dalam negeri untuk dapat memberikan kepercayaan lebih kepada para pelaku industri penunjang di dalam negeri guna meningkatkan kemampuan perusahaan dalam negeri tersebut. Karena tanpa kehadiran peran perbankan di dalam negeri, maka cita-cita untuk dapat memperoleh perusahaan dalam negeri yang memiliki kompetensi tinggi menjadi suatu hal yang agak mustahil.

Model yang didorong oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kemampuan industri dalam negeri serta menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja yang saat ini banyak tersedia terutama setelah terjadinya pandemi Covid 19 yang melanda dunia dan Indonesia.

Bahkan untuk memberikan kepastian supaya tidak menambah jumlah pengangguran, Kepala SKK Migas Dwi Soetipto, mengeluarkan edaran kepada seluruh Kontraktor untuk tetap menjaga program kerja yang telah disetujui oleh SKK Migas sehingga para vendor di industri penunjang hulu migas dapat tetap bekerja sehingga pemutusan hubungan kerja di KKKS dan vendor dapat diminimalisir.

Kebijakan dari Kepala SKK Migas ini ternyata diapresiasi oleh banyak asosiasi dari industri penunjang hulu migas salah satunya adalah INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) yang mengatakan bahwa kebijakan ini sangat membantu perusahaan dalam negeri untuk bisa bertahan di era krisis menghadapi pandemi ini.

Program-program yang dibangun oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas ini dalam rangka mencapai visi 1 juta barel per hari di tahun 2030 ini merupakan pembuktian komitmen dari Pemerintah bahwa saat ini merupakan saat yang tepat bagi industri hulu migas serta industri penunjangnya untuk mencari terobosan baik berupa teknologi baru, pola kerja yang lebih efektif dan efisien serta dibentuknya sebuah standarisasi produk dan jasa yang akan digunakan guna mendukung tercapainya visi 1 juta barel per hari di tahun 2030 tersebut.

Transformasi yang akan dilakukan oleh para pelaku di industri hulu migas akan menciptakan pola “new normal” yang akan beradaptasi dengan kondisi baru dimana setelah pandemi Covid 19 ini berlalu, maka akan bermunculan banyak ”New Concept” pengelolaan industri hulu migas yang dilakukan dengan cara joint procurement, penerapan New Technology yang dapat disesuaikan dengan permasalahan di lapangan dan sampai model kerja sama yang memperhitungkan Total Cost Ownership sebagai dasar pembayaran prestasi kerja di lapangan.

Jadi siapkah industri hulu migas dan industri penunjangnya di Indonesia melalui era “New Normal” ? Mari kita tunggu geliat di Industri hulu migas Indonesia untuk kembali ke masa keemasannya. Merah Putih Harga Mati.