Waspadai Kerumunan Akhir Kampanye
Jum'at, 04 Desember 2020 - 06:23 WIB
loading...
A
A
A
Wiku juga meminta agar masyarakat tidak memilih pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye. “Pilihlah pemimpin yang menaati aturan protokol kesehatan saat melakukan kampanye. Karena hal ini dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin kedepannya,” tuturnya.
Menurutnya hasil pilkada kali ini akan menentukan arah ketahanan dan pemulihan ekonomi di daerah. “Ingat, pilkada tahun ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi. Maka harus ditanggapi dengan serius,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, demokrasi yang berkualitas tidak sekadar diukur dengan terpenuhi prosesnya seperti terhindari dari praktik politik uang (money politics). Di tengah pandemi saat ini, demokrasi bisa berjalan baik jika mampu memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi rakyat. Atas dasar itu, pilkada yang akan melibatkan jutaan rakyat ini harus mendapat pengawalan semestinya agar tidak justru menjadi bencana. Untuk itu, dia meminta seluruh elemen masyarakat nanti bisa terlibat dalam prosesnya secara aktif dan bertanggung jawab. (Baca juga: Bawaslu Minta KPU Daerah Segera Musnahkan Surat Suara Rusak)
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan Bawaslu, Polri, dan TNI harus bersinergi untuk mengantisipasi semua segala ancaman sebaran baru Covid di akhir kampanye maupun saat hari pencoblosan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pilkada ini harus dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat. Jalannya kontestasi politik lokal ini tidak boleh hanya prosedural. “Kami imbau masyarakat cerdas dalam memilih pada 9 Desember nanti,” tuturnya.
Salah satu titik rawan yang belum dilalui kali ini adalah pemungutan suara. TPS selalu jadi pusat perhatian dan kumpulnya masyarakat. Guspardi menilai semua aturan dan persiapan sudah mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan dan penularan virus Sars Cov-II. Misalnya, satu TPS dari 800 menjadi 500 pemilih, serta petugas dan pemilih menggunakan alat pelindung diri (APD).
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan langkah pertama menjelang pemungutan adalah membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang di tempat-tempat umum. Kemudian, penyelenggara memastikan logistik terdistribusi tepat waktu. (Lihat videonya: Usai Imunisasi, Seorang Balita di Tulang Bawang Meninggal Dunia)
Namun Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan 72% Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum menyalurkan alat pelindung diri (APD). “APD ini bukan hanya pelengkap, tetapi harus ada di TPS. Orang mau datang ke TPS karena ada jaminan kesehatan dan keselamatan. Kalau itu enggak ada, nanti orang bertanya-tanya datang ke TPS itu aman atau enggak,” ujarnya. (Dita Angga/F.W. Bahtiar)
Menurutnya hasil pilkada kali ini akan menentukan arah ketahanan dan pemulihan ekonomi di daerah. “Ingat, pilkada tahun ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi. Maka harus ditanggapi dengan serius,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, demokrasi yang berkualitas tidak sekadar diukur dengan terpenuhi prosesnya seperti terhindari dari praktik politik uang (money politics). Di tengah pandemi saat ini, demokrasi bisa berjalan baik jika mampu memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi rakyat. Atas dasar itu, pilkada yang akan melibatkan jutaan rakyat ini harus mendapat pengawalan semestinya agar tidak justru menjadi bencana. Untuk itu, dia meminta seluruh elemen masyarakat nanti bisa terlibat dalam prosesnya secara aktif dan bertanggung jawab. (Baca juga: Bawaslu Minta KPU Daerah Segera Musnahkan Surat Suara Rusak)
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan Bawaslu, Polri, dan TNI harus bersinergi untuk mengantisipasi semua segala ancaman sebaran baru Covid di akhir kampanye maupun saat hari pencoblosan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pilkada ini harus dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat. Jalannya kontestasi politik lokal ini tidak boleh hanya prosedural. “Kami imbau masyarakat cerdas dalam memilih pada 9 Desember nanti,” tuturnya.
Salah satu titik rawan yang belum dilalui kali ini adalah pemungutan suara. TPS selalu jadi pusat perhatian dan kumpulnya masyarakat. Guspardi menilai semua aturan dan persiapan sudah mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan dan penularan virus Sars Cov-II. Misalnya, satu TPS dari 800 menjadi 500 pemilih, serta petugas dan pemilih menggunakan alat pelindung diri (APD).
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan langkah pertama menjelang pemungutan adalah membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang di tempat-tempat umum. Kemudian, penyelenggara memastikan logistik terdistribusi tepat waktu. (Lihat videonya: Usai Imunisasi, Seorang Balita di Tulang Bawang Meninggal Dunia)
Namun Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan 72% Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum menyalurkan alat pelindung diri (APD). “APD ini bukan hanya pelengkap, tetapi harus ada di TPS. Orang mau datang ke TPS karena ada jaminan kesehatan dan keselamatan. Kalau itu enggak ada, nanti orang bertanya-tanya datang ke TPS itu aman atau enggak,” ujarnya. (Dita Angga/F.W. Bahtiar)
(ysw)
Lihat Juga :
