Waspadai Kerumunan Akhir Kampanye

JAKARTA - Masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan mencapai puncaknya pada Sabtu (5/11) mendatangkan kekhawatiran banyak pihak. Meningkatnya penyebaran Covid-19 kian depan mata jika protokol kesehatan kampanye akhir itu diabaikan.



Potensi kerawanan ini sangat besar sebab para calon kepala daerah kemungkinan akan menggelar kegiatan kampanye dengan cara pengumpulan massa atau tatap muka langsung. Cara ini dinilai sebagai langkah pamungkas yang efektif ketimbang kampanye virtual atau terbatas sebagaimana yang selama ini mereka lakukan.

Keterbatasan aparat dan petugas pengawas di lapangan membuat potensi kerawanan pilkada di 270 daerah tahun ini semakin besar. Untuk mengantisipasi bahaya tersebut, para kandidat dan tim pemenangan perlu memiliki kesadaran tinggi dengan mengutamakan aspek keselamatan jiwa masyarakat. Mereka didorong memanfaatkan model kampanye yang lebih kreatif dengan tetap meminimalisasi kehadiran jumlah orang banyak. (Baca: Liburan, Jangan Lengah Penularan Covid-19)

Bakal melonjaknya sebaran Covid-19 akibat munculnya kerumunan baru di masa akhir kampanye ini juga menjadi kekhawatiran Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Sigit mengungkapkan, berkaca pada melonjaknya kasus positif Covid akhir November lalu, diketahui bahwa kenaikan itu dipicu banyaknya kerumunan. Tiga kerumunan besar tersebut adalah banyaknya aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kampanye pilkada langsung dan kedatangan Habib Rizieq Shihab.

Listyo mewanti-wanti para kandidat dan semua pihak memberi perhatian kerawanan ini. Sebab jika benar penularan dengan jumlah besar nanti terjadi, maka membuat penanganan pandemi di Tanah Air kian menghadapi banyak tantangan. Tak hanya itu, upaya pemulihan ekonomi maupun perlindungan kesehatan warga juga menjadi kian tak mudah.

Merujuk data survei dari Indo Barometer, Listyo mengatakan, jika tidak diantisipasi dengan baik, mulai dari kampanye maupun aktivitas yang berpotensi memunculkan kerumunan, maka diprediksi akan ada penambahan 156.000 kasus baru. Prediksi ini berdasar aktivitas di 1.042.280 titik penyebaran kampanye dan 305.000 kegiatan di tempat pemungutan suara (TPS). (Baca juga: Berakhlak yang Baik Menjadi Pemberat Timbangan)

Selain ancaman itu, dia menyebut saat ini ada 17 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada dalam status zona merah penyebaran korona. Sebagian besar wilayah merah itu berada di Jawa yang mencapai 8 daerah. Adapun wilayah Sumatera ada 5 dan Kalimantan 3. “Jadi ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana kita bisa mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada ini dengan baik di situasi dan tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi," katanya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga meminta masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di masa-masa krusial pilkada ini. Pihaknya tidak ingin pilkada justru berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan.

Dia mengingatkan bahwa gelaran pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak yang terlibat disiplin menerapkan protokol kesehatan dan aturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepada para calon pemimpin di daerah, dia meminta mereka bisa manfaatkan sisa dua hari masa kampanye ini dengan baik. “Dan jangan lelah mengampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas Covid-19. Selalu patuhi protokol kesehatan dalam berkampanye. Bersikaplah dengan penuh tanggung jawab dan jangan melakukan kampanye yang memicu kerumunan,” ungkapnya. (Baca juga: Sekolah Tatap Muka, Perlu Patroli Khusus Awasi Mobilisasi Siswa)

Wiku pun meminta agar Bawaslu dan aparat di daerah agar mengambil langkah tegas jika ada yang melanggar protokol kesehatan saat tahapan pilkada digelar. Dia juga berharap semua elemen masyarakat dapat memahami pentingnya penyelenggaraan pilkada tahun ini dan disiplin protokol kesehatan untuk menciptakan agenda demokrasi yang aman.

Untuk mengondisikan agar pilkada di tengah pandemi ini bisa sesuai rencana, Satgas Pusat selalu berkoordinasi dengan Satgas Daerah. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan penyelenggara, seperti. memastikan petugas TPS dalam keadaan sehat, tersedianya tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Lalu kewajiban menggunakan masker bagi pemilih dan petugas.

Termasuk menjarak dengan mengatur kedatangan pemilih sehingga dapat menghindari kerumunan. Selain itu juga memeriksa suhu tubuh pemilih untuk memastikan pemilih sehat. “Satgas meminta penyelenggara dan pemilih agar sama-sama mematuhi protokol kesehatan sehingga pilkada dapat berjalan dengan aman dan bebas covid sehingga dapat meminimalisir terjadinya penularan,” katanya. (Baca juga: Telur Rebus Banyak Manfaatnya Loh, Ini Salah Satunya!)

Dia mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah pandemi. “Pelajarilah latar belakang, kompetensi serta komitmen pemimpin daerah yang akan dipilih sebelum menentukan pilihan anda,” ujarnya.

Wiku juga meminta agar masyarakat tidak memilih pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye. “Pilihlah pemimpin yang menaati aturan protokol kesehatan saat melakukan kampanye. Karena hal ini dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin kedepannya,” tuturnya.

Menurutnya hasil pilkada kali ini akan menentukan arah ketahanan dan pemulihan ekonomi di daerah. “Ingat, pilkada tahun ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi. Maka harus ditanggapi dengan serius,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, demokrasi yang berkualitas tidak sekadar diukur dengan terpenuhi prosesnya seperti terhindari dari praktik politik uang (money politics). Di tengah pandemi saat ini, demokrasi bisa berjalan baik jika mampu memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi rakyat. Atas dasar itu, pilkada yang akan melibatkan jutaan rakyat ini harus mendapat pengawalan semestinya agar tidak justru menjadi bencana. Untuk itu, dia meminta seluruh elemen masyarakat nanti bisa terlibat dalam prosesnya secara aktif dan bertanggung jawab. (Baca juga: Bawaslu Minta KPU Daerah Segera Musnahkan Surat Suara Rusak)

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan Bawaslu, Polri, dan TNI harus bersinergi untuk mengantisipasi semua segala ancaman sebaran baru Covid di akhir kampanye maupun saat hari pencoblosan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pilkada ini harus dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat. Jalannya kontestasi politik lokal ini tidak boleh hanya prosedural. “Kami imbau masyarakat cerdas dalam memilih pada 9 Desember nanti,” tuturnya.

Salah satu titik rawan yang belum dilalui kali ini adalah pemungutan suara. TPS selalu jadi pusat perhatian dan kumpulnya masyarakat. Guspardi menilai semua aturan dan persiapan sudah mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan dan penularan virus Sars Cov-II. Misalnya, satu TPS dari 800 menjadi 500 pemilih, serta petugas dan pemilih menggunakan alat pelindung diri (APD).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan langkah pertama menjelang pemungutan adalah membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang di tempat-tempat umum. Kemudian, penyelenggara memastikan logistik terdistribusi tepat waktu. (Lihat videonya: Usai Imunisasi, Seorang Balita di Tulang Bawang Meninggal Dunia)

Namun Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan 72% Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum menyalurkan alat pelindung diri (APD). “APD ini bukan hanya pelengkap, tetapi harus ada di TPS. Orang mau datang ke TPS karena ada jaminan kesehatan dan keselamatan. Kalau itu enggak ada, nanti orang bertanya-tanya datang ke TPS itu aman atau enggak,” ujarnya. (Dita Angga/F.W. Bahtiar)