Saling Sindir Antarpejabat Memprihatinkan

SINDIRmenyindir bahkan saling nyinyir seolah semakin menjadi hal lumrah bagi masyarakat Indonesia. Namun, yang membuat kita sangat prihatin, fenomena ini juga menjangkiti para pejabat di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang masih menjadi misteri kapan bisa benar-benar berhenti.

Yang terkini, rakyat dipertontonkan dengan sindir menyindir antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para pejabat pusat, baik terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga bantuan sosial. Sindiran Anies ini bahkan tak hanya terdengar di ranah nasional. Kritik Anies terhadap kebijakan pusat yang diungkapkan secara blak-blakan kepada media Australia, yakni The Sidney Morning Heralddan The Age semakinmembuat sorotan itu nyaring hingga pentas global. Tak kali ini saja Anies terlibat polemik tajam dengan pejabat pusat. Dan, di tengah polemik-polemik itu yang justru kita lihat banyak turut campur tangan adalah lagi-lagi elite. Sementara rakyat seolah adem ayemsaja menonton polah mereka.

Sejatinya, tak hanya Anies yang terlibat adu sindir di tengah perjuangan sekaligus kejengahan pejabat menangani Covid ini. Akhir pekan lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga terlibat adu argumen keras dengan Sekda Blora Komang Gede Irawadi. Ganjar bahkan membuat video khusus yang meminta Komang lebih baik mundur karena dianggap tak memiliki data valid perantau berikut pola penanganannya.

Kekisruhan dan saling nyinyir juga kentara terlihat adanya perbedaan cara penanganan Covid antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Bahkan, antarbupati pun saling serang, seperti dilakukan Bupati Lumajang Thoriqul Haq dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar.

Di luar pejabat-pejabat itu tentu sebenarnya masih banyak ketegangan yang membuat kita semakin miris dan prihatin. Miris lantaran di tengah beban berat penanganan dan dampak luas Covid yang dihadapi rakyat, para pejabat justru saling silang pendapat. Dalam konteks demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang niscaya untuk membangun kesadaran serta tujuan hidup bersama. Namun, penggunaan ruang publik dalam penyampaian pandangan itu tampak tak elok. Apalagi, jika pandangan itu ditumpangi dengan kepentingan politik pribadi, tentu membuat pandangan tak murni.