Strategi Penilaian Kinerja Kementerian Pertanian
loading...
A
A
A
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, perlu hadirnya sebuah terobosan atau gagasan baru pada sisi pengendalian dan pengawasan kinerja organisasi dalam sebuah konsep “performance”. Yakni sebuah sistem pemantauan dan pengendalian kinerja terintegrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi dari pusat sampai daerah.
Prinsipnya, sistem ini memudahkan dalam pemantauan perkembangan capaian realisasi dari indikator kegiatan utama (IKU) yang di dalamnya terpantau capaian fisik dan anggaran secara realtime. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk dashboard pengambilan keputusan di level pimpinan tertinggi.
Di sisi lain, konsep performance ini pun sebagai solusi jitu dalam mengejewantahkan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam peningkatan respons menyelesaikan masalah di lapangan secara cepat. Kementerian Pertanian harus cepat mengeksekusi langsung kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan.
Pengaplikasian konsep ini sampai pada tataran bawah tentunya memerlukan peran dari beberapa stakeholders. Pera tersebut diperlukan agar perubahan-perubahan yang akan terjadi dari jalannya sebuah sistem pengawasan ini dapat diterima. Ujungnya adalah untuk peningkatkan good governance.
Lihat Juga: Ungkap Terobosan Kapolri Wujudkan Reformasi Polri, Kompolnas: Lebih Humanis dan Tunduk Peradilan Umum
Prinsipnya, sistem ini memudahkan dalam pemantauan perkembangan capaian realisasi dari indikator kegiatan utama (IKU) yang di dalamnya terpantau capaian fisik dan anggaran secara realtime. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk dashboard pengambilan keputusan di level pimpinan tertinggi.
Di sisi lain, konsep performance ini pun sebagai solusi jitu dalam mengejewantahkan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam peningkatan respons menyelesaikan masalah di lapangan secara cepat. Kementerian Pertanian harus cepat mengeksekusi langsung kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan.
Pengaplikasian konsep ini sampai pada tataran bawah tentunya memerlukan peran dari beberapa stakeholders. Pera tersebut diperlukan agar perubahan-perubahan yang akan terjadi dari jalannya sebuah sistem pengawasan ini dapat diterima. Ujungnya adalah untuk peningkatkan good governance.
Lihat Juga: Ungkap Terobosan Kapolri Wujudkan Reformasi Polri, Kompolnas: Lebih Humanis dan Tunduk Peradilan Umum
(bmm)