Strategi Penilaian Kinerja Kementerian Pertanian
Senin, 16 November 2020 - 05:43 WIB
loading...
Suprojo Wibowo
A
A
A
Suprojo Wibowo
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
PERUBAHAN paradigma dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah dengan merepresentasikan gaya old style menjadi performa kekinian. Hal ini pun menjadi tantangan untuk menjawab bagaimana bisa menilai informasi secara cepat transparan dan akuntabel dalam melihat capaian kinerja sebuah instansi pemerintah.
Semangat menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil tidak hanya mengemuka di negar- negara maju, melainkan juga di negara berkembang termasuk Indonesia. Perubahan ketatalaksanaan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik.
Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan diukur dari tingkat kinerja yang dihasilkannya. Untuk mengetahui tingkat kinerja yang dihasilkan dibandingkan dengan yang diharapkan, diperlukan pengelolaan kinerja.
Langkah sederhana yang memberikan dampak nyata terhadap capaian kinerja pelaksanaan instansi pemerintah biasanya dengan mengintensifkan pembinaan, khususnya pemerintah daerah agar memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Salah satu penyebab rendahnya kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja adalah komitmen mengubah cara kerja dan budaya kerja birokrasi yang rendah dan kemampuan perencanaan program/kegiatan yang kurang baik.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
PERUBAHAN paradigma dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah dengan merepresentasikan gaya old style menjadi performa kekinian. Hal ini pun menjadi tantangan untuk menjawab bagaimana bisa menilai informasi secara cepat transparan dan akuntabel dalam melihat capaian kinerja sebuah instansi pemerintah.
Semangat menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil tidak hanya mengemuka di negar- negara maju, melainkan juga di negara berkembang termasuk Indonesia. Perubahan ketatalaksanaan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik.
Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan diukur dari tingkat kinerja yang dihasilkannya. Untuk mengetahui tingkat kinerja yang dihasilkan dibandingkan dengan yang diharapkan, diperlukan pengelolaan kinerja.
Langkah sederhana yang memberikan dampak nyata terhadap capaian kinerja pelaksanaan instansi pemerintah biasanya dengan mengintensifkan pembinaan, khususnya pemerintah daerah agar memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Salah satu penyebab rendahnya kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja adalah komitmen mengubah cara kerja dan budaya kerja birokrasi yang rendah dan kemampuan perencanaan program/kegiatan yang kurang baik.
Lihat Juga :
