Strategi Penilaian Kinerja Kementerian Pertanian
Senin, 16 November 2020 - 05:43 WIB
loading...
Suprojo Wibowo
A
A
A
Suprojo Wibowo
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
PERUBAHAN paradigma dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah dengan merepresentasikan gaya old style menjadi performa kekinian. Hal ini pun menjadi tantangan untuk menjawab bagaimana bisa menilai informasi secara cepat transparan dan akuntabel dalam melihat capaian kinerja sebuah instansi pemerintah.
Semangat menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil tidak hanya mengemuka di negar- negara maju, melainkan juga di negara berkembang termasuk Indonesia. Perubahan ketatalaksanaan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik.
Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan diukur dari tingkat kinerja yang dihasilkannya. Untuk mengetahui tingkat kinerja yang dihasilkan dibandingkan dengan yang diharapkan, diperlukan pengelolaan kinerja.
Langkah sederhana yang memberikan dampak nyata terhadap capaian kinerja pelaksanaan instansi pemerintah biasanya dengan mengintensifkan pembinaan, khususnya pemerintah daerah agar memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Salah satu penyebab rendahnya kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja adalah komitmen mengubah cara kerja dan budaya kerja birokrasi yang rendah dan kemampuan perencanaan program/kegiatan yang kurang baik.
Oleh karena itu, pemerintah pusat berupaya mengubah mindset dan cara kerja birokrasi. Selanjutnya memberikan pemahaman yang baik atas perencanaan program/kegiatan.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono dengan pengelolaan kinerja organisasi, diharapkan penyusunan perencanaan kinerja dapat dilakukan dengan baik sebagai persiapan bagi organisasi dalam menentukan visi, misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya organisasi menyusun dan mengukur capaian kinerjanya dibandingkan dengan rencana atau target yang telah ditetapkan.
Kementerian Pertanian termasuk yang mengedepankan sistem pelaporan kinerja yang disusun sedemikian rupa. Hal ini tentunya bertujuan agar mudah dipahami dan dijalankan sebagai bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dari pusat sampai daerah.
Strategi penilaian kinerja juga harus melakukan perbaikan pada mekanisme evaluasi kinerja. Aspek ini sangat penting guna menghasilkan pedoman dalam melakukan penilaian atas capaian yang diperoleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Itu dapat diketahui secara realtime, terkini, dan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi.
Untuk itulah, standar pengelolaan kinerja perlu disusun dan ditetapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan berkualitas. Hasil yang diperoleh adalah efisien dari sisi tenaga waktu dan dapat mereduksi biaya secara signifikan.
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, perlu hadirnya sebuah terobosan atau gagasan baru pada sisi pengendalian dan pengawasan kinerja organisasi dalam sebuah konsep “performance”. Yakni sebuah sistem pemantauan dan pengendalian kinerja terintegrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi dari pusat sampai daerah.
Prinsipnya, sistem ini memudahkan dalam pemantauan perkembangan capaian realisasi dari indikator kegiatan utama (IKU) yang di dalamnya terpantau capaian fisik dan anggaran secara realtime. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk dashboard pengambilan keputusan di level pimpinan tertinggi.
Di sisi lain, konsep performance ini pun sebagai solusi jitu dalam mengejewantahkan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam peningkatan respons menyelesaikan masalah di lapangan secara cepat. Kementerian Pertanian harus cepat mengeksekusi langsung kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan.
Pengaplikasian konsep ini sampai pada tataran bawah tentunya memerlukan peran dari beberapa stakeholders. Pera tersebut diperlukan agar perubahan-perubahan yang akan terjadi dari jalannya sebuah sistem pengawasan ini dapat diterima. Ujungnya adalah untuk peningkatkan good governance.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
PERUBAHAN paradigma dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah dengan merepresentasikan gaya old style menjadi performa kekinian. Hal ini pun menjadi tantangan untuk menjawab bagaimana bisa menilai informasi secara cepat transparan dan akuntabel dalam melihat capaian kinerja sebuah instansi pemerintah.
Semangat menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil tidak hanya mengemuka di negar- negara maju, melainkan juga di negara berkembang termasuk Indonesia. Perubahan ketatalaksanaan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik.
Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan diukur dari tingkat kinerja yang dihasilkannya. Untuk mengetahui tingkat kinerja yang dihasilkan dibandingkan dengan yang diharapkan, diperlukan pengelolaan kinerja.
Langkah sederhana yang memberikan dampak nyata terhadap capaian kinerja pelaksanaan instansi pemerintah biasanya dengan mengintensifkan pembinaan, khususnya pemerintah daerah agar memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Salah satu penyebab rendahnya kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja adalah komitmen mengubah cara kerja dan budaya kerja birokrasi yang rendah dan kemampuan perencanaan program/kegiatan yang kurang baik.
Oleh karena itu, pemerintah pusat berupaya mengubah mindset dan cara kerja birokrasi. Selanjutnya memberikan pemahaman yang baik atas perencanaan program/kegiatan.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono dengan pengelolaan kinerja organisasi, diharapkan penyusunan perencanaan kinerja dapat dilakukan dengan baik sebagai persiapan bagi organisasi dalam menentukan visi, misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya organisasi menyusun dan mengukur capaian kinerjanya dibandingkan dengan rencana atau target yang telah ditetapkan.
Kementerian Pertanian termasuk yang mengedepankan sistem pelaporan kinerja yang disusun sedemikian rupa. Hal ini tentunya bertujuan agar mudah dipahami dan dijalankan sebagai bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dari pusat sampai daerah.
Strategi penilaian kinerja juga harus melakukan perbaikan pada mekanisme evaluasi kinerja. Aspek ini sangat penting guna menghasilkan pedoman dalam melakukan penilaian atas capaian yang diperoleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Itu dapat diketahui secara realtime, terkini, dan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi.
Untuk itulah, standar pengelolaan kinerja perlu disusun dan ditetapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan berkualitas. Hasil yang diperoleh adalah efisien dari sisi tenaga waktu dan dapat mereduksi biaya secara signifikan.
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, perlu hadirnya sebuah terobosan atau gagasan baru pada sisi pengendalian dan pengawasan kinerja organisasi dalam sebuah konsep “performance”. Yakni sebuah sistem pemantauan dan pengendalian kinerja terintegrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi dari pusat sampai daerah.
Prinsipnya, sistem ini memudahkan dalam pemantauan perkembangan capaian realisasi dari indikator kegiatan utama (IKU) yang di dalamnya terpantau capaian fisik dan anggaran secara realtime. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk dashboard pengambilan keputusan di level pimpinan tertinggi.
Di sisi lain, konsep performance ini pun sebagai solusi jitu dalam mengejewantahkan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam peningkatan respons menyelesaikan masalah di lapangan secara cepat. Kementerian Pertanian harus cepat mengeksekusi langsung kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan.
Pengaplikasian konsep ini sampai pada tataran bawah tentunya memerlukan peran dari beberapa stakeholders. Pera tersebut diperlukan agar perubahan-perubahan yang akan terjadi dari jalannya sebuah sistem pengawasan ini dapat diterima. Ujungnya adalah untuk peningkatkan good governance.
(bmm)
Lihat Juga :
