Pilkada dan Narasi Pembangunan Kota
Senin, 09 November 2020 - 05:30 WIB
loading...
A
A
A
Karena kebutuhannya, pembangunan kota merupakan cara untuk menjadikan kualitas kehidupan manusia berjalan pada relnya. Setiap proses dalam tubuh kota akan memberikan pengaruh kepada kesehariannya.
Namun, berbeda dengan idealitas dan idealisasi di atas, saat proses politik seperti pilkada justru banyak ironi yang terjadi. Para pengusung memang memproduksi slogan-slogan indah nan kreatif, tetapi di baliknya justru menimbulkan beberapa pertanyaan seperti:
Pertama, karena kebutuhan “keringkasan” slogan yang dikomunikasikan pasangan calon kepala daerah tersebut, gagasan pembangunan kota tidak terlalu spesifik muncul. Mungkin karena kehendak untuk merangkul semua elemen sehingga melupakan fakta sosiologis bahwa masyarakat Indonesia sudah sejak lama terbagi dalam kelas-kelas sosial politik yang kemudian berimplikasi kepada tatanan sosial budaya mereka sendiri. Akibatnya, kelas sosial ini merembes dalam dinamika dan pola-pola berpikir, bertindak, dan bahkan ketika mengambil keputusan. Sehingga, upaya meringkas pesan pada slogan menunjukkan ketidakjelasan isu yang dipilih jika dipilah secara spesifik.
Kedua, persepsi dan asumsi tentang kota pada pasangan calon kepala daerah mengalami posisi yang berbeda. Dalam teori sosial, kota adalah buku peradaban kemanusiaan yang di dalamnya bisa ditimba berbagai ilmu pengetahuan untuk membangun keadaban dan peradaban masyarakat.
Sedangkan pada pasangan calon, kota adalah realitas sosial politik yang menggambarkan sebaran calon pemilih sehingga upaya-upaya yang dilakukan tidak akan sepenuh hati. Sebabnya, ragam tindakan yang dilakukan justru hanya merupakan cara untuk memikat calon pemilih, bukan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kota itu sendiri.
Ketiga, banyak pasangan calon memosisikan kota sebagai masalah sehingga semua narasi yang disampaikannya pun lebih bicara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Misalnya, isu banjir. Para pasangan calon ini kadang lupa bahwa masalah-masalah di kota-kota (seperti banjir) yang kemudian disinggung sebagai isu yang akan diselesaikan itu membutuhkan pendekatan yang memosisikan manusia sebagai subjek utama. Banjir misalnya berkaitan dengan bagaimana manusia yang hidup di suatu kawasan membangun persepsi terhadap lingkungan.
Namun, berbeda dengan idealitas dan idealisasi di atas, saat proses politik seperti pilkada justru banyak ironi yang terjadi. Para pengusung memang memproduksi slogan-slogan indah nan kreatif, tetapi di baliknya justru menimbulkan beberapa pertanyaan seperti:
Pertama, karena kebutuhan “keringkasan” slogan yang dikomunikasikan pasangan calon kepala daerah tersebut, gagasan pembangunan kota tidak terlalu spesifik muncul. Mungkin karena kehendak untuk merangkul semua elemen sehingga melupakan fakta sosiologis bahwa masyarakat Indonesia sudah sejak lama terbagi dalam kelas-kelas sosial politik yang kemudian berimplikasi kepada tatanan sosial budaya mereka sendiri. Akibatnya, kelas sosial ini merembes dalam dinamika dan pola-pola berpikir, bertindak, dan bahkan ketika mengambil keputusan. Sehingga, upaya meringkas pesan pada slogan menunjukkan ketidakjelasan isu yang dipilih jika dipilah secara spesifik.
Kedua, persepsi dan asumsi tentang kota pada pasangan calon kepala daerah mengalami posisi yang berbeda. Dalam teori sosial, kota adalah buku peradaban kemanusiaan yang di dalamnya bisa ditimba berbagai ilmu pengetahuan untuk membangun keadaban dan peradaban masyarakat.
Sedangkan pada pasangan calon, kota adalah realitas sosial politik yang menggambarkan sebaran calon pemilih sehingga upaya-upaya yang dilakukan tidak akan sepenuh hati. Sebabnya, ragam tindakan yang dilakukan justru hanya merupakan cara untuk memikat calon pemilih, bukan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kota itu sendiri.
Ketiga, banyak pasangan calon memosisikan kota sebagai masalah sehingga semua narasi yang disampaikannya pun lebih bicara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Misalnya, isu banjir. Para pasangan calon ini kadang lupa bahwa masalah-masalah di kota-kota (seperti banjir) yang kemudian disinggung sebagai isu yang akan diselesaikan itu membutuhkan pendekatan yang memosisikan manusia sebagai subjek utama. Banjir misalnya berkaitan dengan bagaimana manusia yang hidup di suatu kawasan membangun persepsi terhadap lingkungan.
Lihat Juga :