Pilkada dan Narasi Pembangunan Kota

Begitu juga sampah, isu ketimpangan pendidikan, akses kesehatan, yang merupakan menu lezat yang disajikan pasangan calon kepada massa (calon) pemilih.

Keempat, di sisi lain, jika kebetulan salah satu pasangan calon adalah petahana, ada kota yang diguyur berbagai program dari pemerintah—terutama yang sifatnya bantuan sosial. Program-program aksi itu berhimpitan dengan beragam janji yang dikemukakan pasangan calon. Kadang petahana mendapatkan keuntungan elektoral dari aktivitas tersebut. Tetapi, dari perspektif kota, posisi seperti itu justru semakin menegaskan bahwa posisi kota hanya menjadi objek sebab pasangan calon nonpetahana juga akan melakukan hal yang sama meski kuantitasnya jarang yang bisa menyamai calon petahana.

Akibatnya, siapa pun yang terpilih pascaproses pilkada, maka usaha-usaha melakukan monetisasi kekuasaan dilakukan begitu masif. Sebabnya, proses perekrutan massa pemilih dilakukan tidak dilandaskan pada tata nilai dan ide-ide perubahan, namun lebih banyak seperti mengijonkan bantuan yang akan dibayar jika mendapatkan kemenangan.

Tentu tidak ada gading yang tidak retak. Pilkada adalah proses yang belum final dalam menghasilkan pemimpin lokal yang menasional (dan mengglobal). Kendati demikian, kita tidak bisa duduk manis berdiam diri ketika proses yang berlangsung seperti akan terdisrupsi dalam sistem pilkada itu sendiri. Apalagi jika kita tinggal di kota, yang sejatinya membangun visi peradaban kota yang berlandaskan demokratisasi dan kesejahteraan.