Uji UU Covid-19, Saksi Bongkar Ketimpangan Alat Bantu Pasien di RSUD
Selasa, 27 Oktober 2020 - 18:44 WIB
loading...
Dokter Spesialis Anestesi RSUD Muara Teweh, Chilafat Dalimunthe (kanan bawah) saat memberikan kesaksian secara virtual di hadapan para hakim konstitusi, Selasa (27/10/2020). Foto/Youtube MK
A
A
A
JAKARTA - Dokter Spesialis Anestesi RSUD Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah Chilafat Dalimunthe membongkar ketimpangan penyediaan alat bantu untuk pasien Covid-19. Hal ini diungkapkannya dalam sidang uji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau UU Covid-19 di Mahkamah Konstitusi (MK) .
Chilafat dihadirkan sebagai saksi oleh 10 pemohon perkara nomor: 43/PUU-XVIII/2020 yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/10/2020). Mereka adalah Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Khotibul Umam, Ismail Yusanto, Hasanudin, Muhammad Faisal Silenang, Drg Madi Saputra, Sp Pros, Irfianda Abidin, Timsar Zubil, dan Sugianto.
Dalam sidang dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman, Chilafat memberikan kesaksian secara virtual. Dia mengatakan, sejak awal munculnya Covid-19 terhitung Maret 2020 dia bertugas sebagai Kepala ICU RSUD Muara Teweh. Dalam posisi itu Chilafat menentukan kebijakan seorang pasien layak atau tidak disebut suspect Covid-19.
Chilafat bersama rekan sejawat sesama dokter dari penyakit dalam dan penyakit paru juga bersama-sama merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan bagi para pasien yang selama ini telah masuk dirawat di dalam RSUD. Dia menggariskan, saat awal kemunculan Covid-19 memang di daerah tugasnya kasus Covid-19 bisa dihitung dengan jari. Belakangan makin lama kian banyak.
(Baca: Sidang MK: UU Covid-19 Langgar Azas Pertanggungjawaban Pidana)
Chilafat mengungkapkan, para petugas rumah sakit mempersiapkan sendiri alat pelindung diri (APD) dan segala macam urusan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk menangani pasien Covid-19. Sejak awal pandemi Covid-19 hingga kini, dia mengatakan, perhatian dari pemerintah khususnya pemerintah daerah masih sangat kurang.
Dia membeberkan, sejak awal pandemi hingga kini pasien Covid-19 hanya dapat dilayani dengan fasilitas yang sangat minim. Padahal, tutur Chilafat, RSUD Muara Teweh adalah rujukan bagi para pasien Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah. Akibatnya, RSUD harus menggunakan alat bantu seadanya. Jika jumlah pasien Covid-19 yang datang atau masuk di RSUD dibandingkan dengan fasilitas yang ada, maka kata dia, ketimpangannya sangat jauh.
Chilafat dihadirkan sebagai saksi oleh 10 pemohon perkara nomor: 43/PUU-XVIII/2020 yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/10/2020). Mereka adalah Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Khotibul Umam, Ismail Yusanto, Hasanudin, Muhammad Faisal Silenang, Drg Madi Saputra, Sp Pros, Irfianda Abidin, Timsar Zubil, dan Sugianto.
Dalam sidang dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman, Chilafat memberikan kesaksian secara virtual. Dia mengatakan, sejak awal munculnya Covid-19 terhitung Maret 2020 dia bertugas sebagai Kepala ICU RSUD Muara Teweh. Dalam posisi itu Chilafat menentukan kebijakan seorang pasien layak atau tidak disebut suspect Covid-19.
Chilafat bersama rekan sejawat sesama dokter dari penyakit dalam dan penyakit paru juga bersama-sama merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan bagi para pasien yang selama ini telah masuk dirawat di dalam RSUD. Dia menggariskan, saat awal kemunculan Covid-19 memang di daerah tugasnya kasus Covid-19 bisa dihitung dengan jari. Belakangan makin lama kian banyak.
(Baca: Sidang MK: UU Covid-19 Langgar Azas Pertanggungjawaban Pidana)
Chilafat mengungkapkan, para petugas rumah sakit mempersiapkan sendiri alat pelindung diri (APD) dan segala macam urusan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk menangani pasien Covid-19. Sejak awal pandemi Covid-19 hingga kini, dia mengatakan, perhatian dari pemerintah khususnya pemerintah daerah masih sangat kurang.
Dia membeberkan, sejak awal pandemi hingga kini pasien Covid-19 hanya dapat dilayani dengan fasilitas yang sangat minim. Padahal, tutur Chilafat, RSUD Muara Teweh adalah rujukan bagi para pasien Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah. Akibatnya, RSUD harus menggunakan alat bantu seadanya. Jika jumlah pasien Covid-19 yang datang atau masuk di RSUD dibandingkan dengan fasilitas yang ada, maka kata dia, ketimpangannya sangat jauh.
Lihat Juga :
