Demi Kepastian, Hipmi Minta UU Cipta Kerja Segera Diundangkan
loading...
Hipmi mendorong Presiden Joko Widodo segera mengundangkan Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI 5 Oktober lalu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengundangkan Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI 5 Oktober lalu.
(Baca juga: Dalam 1 Tahun Bekerja, Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara)
Wakil Ketua Hipmi Anggawira mengatakan, pengundangan regulasi sapu jagat itu perlu dilakukan sebagai bentuk kepastian. Sehingga UU yang ditujukan menggaet investasi tersebut dapat berlaku.
"Harus segara diundangkan agar adanya kepastian," kata Anggawira, Selasa (26/10/2020). (Baca juga: Waspada Hujan dan Angin Dampak Siklon Tropis Molave)
Saat ini UU Cipta Kerja telah berada di Kementerian Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Meski begitu, berdasarkan UU yang ada, bila dalam 30 hari Jokowi tak menandatangani UU Cipta Kerja maka regulasi tersebut tetap berlaku secara otomatis.
Meski begitu saat ini masih terdapat pihak yang mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Anggawira mengatakan, bila UU segera diundangkan maka akan memberi kepastian dengan cepat.
Anggawira mengatakan, percepatan proses perundangan UU Cipta Kerja juga berpengaruh pada pembuatan aturan turunan. Aturan turunan dibutuhkan agar teknis dari UU Cipta Kerja bisa dilakukan.
UU Cipta Kerja diharapkan dapat menarik investasi. Sehingga nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.
"Harus kita kontrol, benar gak bisa mendatangkan pertumbuhan dan pemerataan. Hipmi harapkan bisa menghadirkan pertumbuhan dan pemerataan," ucap Anggawira.
(Baca juga: Dalam 1 Tahun Bekerja, Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara)
Wakil Ketua Hipmi Anggawira mengatakan, pengundangan regulasi sapu jagat itu perlu dilakukan sebagai bentuk kepastian. Sehingga UU yang ditujukan menggaet investasi tersebut dapat berlaku.
"Harus segara diundangkan agar adanya kepastian," kata Anggawira, Selasa (26/10/2020). (Baca juga: Waspada Hujan dan Angin Dampak Siklon Tropis Molave)
Saat ini UU Cipta Kerja telah berada di Kementerian Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Meski begitu, berdasarkan UU yang ada, bila dalam 30 hari Jokowi tak menandatangani UU Cipta Kerja maka regulasi tersebut tetap berlaku secara otomatis.
Meski begitu saat ini masih terdapat pihak yang mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Anggawira mengatakan, bila UU segera diundangkan maka akan memberi kepastian dengan cepat.
Anggawira mengatakan, percepatan proses perundangan UU Cipta Kerja juga berpengaruh pada pembuatan aturan turunan. Aturan turunan dibutuhkan agar teknis dari UU Cipta Kerja bisa dilakukan.
UU Cipta Kerja diharapkan dapat menarik investasi. Sehingga nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.
"Harus kita kontrol, benar gak bisa mendatangkan pertumbuhan dan pemerataan. Hipmi harapkan bisa menghadirkan pertumbuhan dan pemerataan," ucap Anggawira.
(maf)
Explore More