Puan Maharani: Butuh Sistem Pertahanan Semesta yang Kuat dan Andal
loading...
A
A
A
"Undang-undang ini merupakan arsitektur DPR bersama Pemerintah dalam rangka mempersiapkan secara dini Sumber Daya Nasional agar lebih siap menghadapi tantangan dan ancaman kekinian, baik ancaman militer maupun nonmiliter," ujarnya.
Melalui fungsi anggaran, kata Puan, DPR sangat memperhatikan pemenuhan minimum essential force (MEF) untuk memodernisasi kekuatan pertahanan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan misi perdamaian.
Puan menuturkan, anggaran fungsi pertahanan juga terus ditingkatkan. Pada 2016 anggaran fungsi pertahanan mencapai Rp 98,2 triliun, meningkat hingga mencapai Rp118 triliun pada 2020, dan pada 2021 dianggarkan sebesar Rp137 triliun.
DPR juga berupaya serius mencukupi kebutuhan RS TNI dalam peralatan dan sarana prasarana terkait antara lain kesiapan APD, ketersedian dokter spesialis, dan obat-obatan di dalam negeri. "DPR menambah anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp8,067 triliun dari Bagain Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk pemenuhan alat dan materiil kesehatan dan kegiatan kebutuhan Rumah Sakit Lapangan," ucap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V tersebut.
Untuk meningkatkan kesiapan ancaman pandemi Covid-19, DPR menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp300 miliar Kementerian Pertahanan Tahun 2021 untuk membuka empat fakultas baru di Universitas Pertahanan untuk jenjang Sarjana atau S1. Keempat fakultas tersebut yakni Fakultas Teknik, Kedokteran, Informatika, dan MIPA.
( ).
Dari sisi fungsi pengawasan, DPR memberi masukan strategis dalam berbagai kebijakan terkait pertahanan, yakni mengenai isu Laut Cina Selatan, penanganan Covid-19, modernisasi alutsista dan dukungan kemajuan industri pertahanan.
Melalui diplomasi parlemen, DPR mendukung penguatan kerja sama TNI dengan militer berbagai negara, khususnya dalam meningkatkan kemampuan tempur prajurit, sharing infomasi dan lain sebagainya.
( ).
"DPR juga mendukung rangkaian diplomasi pertahanan yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam memperkuat kerja sama pertahanan internasional untuk mendukung kemajuan alutsista," ucap Puan.
Melalui fungsi anggaran, kata Puan, DPR sangat memperhatikan pemenuhan minimum essential force (MEF) untuk memodernisasi kekuatan pertahanan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan misi perdamaian.
Puan menuturkan, anggaran fungsi pertahanan juga terus ditingkatkan. Pada 2016 anggaran fungsi pertahanan mencapai Rp 98,2 triliun, meningkat hingga mencapai Rp118 triliun pada 2020, dan pada 2021 dianggarkan sebesar Rp137 triliun.
DPR juga berupaya serius mencukupi kebutuhan RS TNI dalam peralatan dan sarana prasarana terkait antara lain kesiapan APD, ketersedian dokter spesialis, dan obat-obatan di dalam negeri. "DPR menambah anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp8,067 triliun dari Bagain Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk pemenuhan alat dan materiil kesehatan dan kegiatan kebutuhan Rumah Sakit Lapangan," ucap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V tersebut.
Untuk meningkatkan kesiapan ancaman pandemi Covid-19, DPR menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp300 miliar Kementerian Pertahanan Tahun 2021 untuk membuka empat fakultas baru di Universitas Pertahanan untuk jenjang Sarjana atau S1. Keempat fakultas tersebut yakni Fakultas Teknik, Kedokteran, Informatika, dan MIPA.
( ).
Dari sisi fungsi pengawasan, DPR memberi masukan strategis dalam berbagai kebijakan terkait pertahanan, yakni mengenai isu Laut Cina Selatan, penanganan Covid-19, modernisasi alutsista dan dukungan kemajuan industri pertahanan.
Melalui diplomasi parlemen, DPR mendukung penguatan kerja sama TNI dengan militer berbagai negara, khususnya dalam meningkatkan kemampuan tempur prajurit, sharing infomasi dan lain sebagainya.
( ).
"DPR juga mendukung rangkaian diplomasi pertahanan yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam memperkuat kerja sama pertahanan internasional untuk mendukung kemajuan alutsista," ucap Puan.
Explore More