Pilkada: Vaksin ataukah Virus Pandemi Korupsi?

Senin, 26 Oktober 2020 - 05:42 WIB
loading...
A A A
Dalam hal pencalonan kepala daerah, pasangan calon yang diusung idealnya adalah dari kader parpol. Penelitian KPK menjelaskan biaya mahar untuk parpol tinggi karena kebanyakan pasangan calon bukan kader. Namun dalam sistem demokrasi yang liberal seperti saat ini—di mana masyarakat pemilih masih menunggu “serangan fajar”––, parpol pun realistis memilih pasangan calon, yakni yang memiliki elektabilitas tinggi atau memiliki modal untuk membiayai pesta demokrasi. Maka sirnalah arti kaderisasi parpol. Bahkan kemudian lahirlah diaspora politik, yakni kader parpol yang satu pindah dan didukung oleh parpol lain, begitu pun sebaliknya. Untuk itu perlu perbaikan dua hal: pertama, syarat untuk mencalonkan harus dari kader parpol yang usia kaderisasi sudah cukup lama, kedua, perlunya peningkatan biaya pembinaan bagi parpol.

Adapun pemilih pilkada haruslah dipersyaratkan memiliki kedewasaan politik yang cukup. Selama ini diatur, pemilih adalah mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas dan/atau telah menikah. Ukuran itu perlu ditinjau ulang. Mengapa? Karena faktor pendidikan dan kemampuan ekonomi yang menjadi pengaruh besar integritas pemilih tidak diukur sedikit pun. Ke depan perlu dipikirkan untuk mencari indikator syarat pemilih berintegritas, misalnya dengan mendasarkan pada “pemenuhan kewajiban pajak”. Asumsinya, warga negara yang telah memenuhi kewajibannya kepada negara berhak untuk memilih pemimpinnya. Pajak juga indikator kemampuan ekonomi. Warga yang kemampuan ekonominya sudah cukup dianggap punya integritas untuk memilih karena saat terjadi serangan politik uang, ia cukup kuat untuk menjaganya.

Vaksin ataukah Virus Korupsi?
Hanya dengan menjamin pilkada berintegritas kita mampu mencegah pilkada menjadi kluster pandemi korupsi. Jika tidak, siap-siaplah akan terbentuk kluster pandemi korupsi baru. Inilah masalah bersama bangsa yang tidak dapat dibebankan hanya dengan penegakan hukum. Penangkapan demi penangkapan koruptor, selama persoalan tidak diselesaikan dari hulu dan secara sistemik, akhirnya angka pemberantasan korupsi hanya menjadi angka semu yang tidak menyelesaikan persoalan pemberantasan korupsi.

Perlu diingat biaya Pilkada 2020 ini mencapai Rp15,195 triliun. Kita semua berharap biaya tersebut merupakan ongkos untuk membeli “vaksin” antikorupsi, yaitu menemukan kepala daerah berintegritas yang mampu melayani dan mendorong kemajuan daerahnya. Sebaliknya bukan biaya untuk membeli “virus” pemicu pandemi korupsi karena proses pilkadanya yang rusak. Alih-alih memilih aparat pejabat publik yang melayani rakyat, bisa jadi yang terpilih justru penjahat publik yang siap untuk memperdagangkan kewenangan, aset, dan fasilitas publik.

(bmm)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Bawaslu Minta KPU Percepat...
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Rawan Politik Uang!
Bawaslu Kaji 130 Laporan...
Bawaslu Kaji 130 Laporan Money Politics saat Masa Tenang dan Hari Pencoblosan
Pesan Penting Anies...
Pesan Penting Anies Jelang Coblosan Pilkada 2024: Jaga Kampung Kita dari Serangan Politik Uang
Partai Perindo: Politik...
Partai Perindo: Politik Uang adalah Duri dalam Demokrasi
INDEF: Demokrasi Indonesia...
INDEF: Demokrasi Indonesia Kini Brutal Politik Uang
Upaya Hanura Bikin Politik...
Upaya Hanura Bikin Politik Tanpa Mahar di Pilkada Serentak 2024
Profil Aleksandar Vucic,...
Profil Aleksandar Vucic, Presiden Serbia yang Didemo 1 Juta Warganya karena Kasus Korupsi
Timses RIDO Janjikan...
Timses RIDO Janjikan Apresiasi bagi Masyarakat yang Tangkap Pelaku Money Politics
Airin-Ade Difitnah Politik...
Airin-Ade Difitnah Politik Uang, Tim Hukum: Penghasut yang Menghalalkan Segala Cara
Rekomendasi
Apakah Israel Mendukung...
Apakah Israel Mendukung India dalam Perang Melawan Pakistan?
6 Jet Tempur yang Duel...
6 Jet Tempur yang Duel Udara dalam Perang India-Pakistan
Tingkatkan Kerja Sama,...
Tingkatkan Kerja Sama, Perdagangan Indonesia-Jepang Capai USD35,6 Miliar di 2024
Berita Terkini
Saksikan 30 Menit Bersama...
Saksikan 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih Bareng Anisha Dasuki dan Dahnil Anzar Simanjuntak, Malam Ini Hanya di iNews
Kepala BNPB: Waspadai...
Kepala BNPB: Waspadai Potensi Bencana Gempa Megathrust di Sumatera Barat
Global Islamic Financial...
Global Islamic Financial Institutions Forum 2025, BPKH: Dana Haji Dikelola Transparan
Prabowo Kangen Nasi...
Prabowo Kangen Nasi Goreng Megawati, Pertemuan sedang Diatur
Ijeck Dorong DPR Segera...
Ijeck Dorong DPR Segera Bikin Panja Ojol
Dedi Mulyadi Dilaporkan...
Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Buntut Kirim Pelajar Bandel ke Barak Militer
Infografis
Zelensky Tuding Perusahaan...
Zelensky Tuding Perusahaan AS Korupsi Bantuan Militer untuk Ukraina
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved