Tokoh Nahdlatul Ulama: Muktamar NU Harus Bebas dari Politik Uang
Senin, 06 April 2026 - 18:16 WIB
loading...
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) HRM. Khallilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) HRM. Khallilur R Abdullah Sahlawiy mengingatkan agar penyelenggaraan Muktamar NU nantinya harus bebas dari politik uang (money politics). Bahkan, kata pria yang biasa disapa Gus Lilur ini, bila perlu Muktamar NU mendatang harus mengharamkan politik uang.
Dia menuturkan, politik uang bisa menggadai masa depan NU. "Sebelum muktamar bergerak terlalu jauh dalam dinamika kandidat dan konfigurasi kekuatan, ada satu hal yang harus ditegaskan sejak awal, dengan jernih, tanpa kompromi, yakni politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram," ujar Gus Lilur kepada wartawan, Senin (6/4/2026).
Gus Lilur berpendapat, penegasan politik uang adalah haram bukan sekadar pengulangan norma, tetapi penetapan arah. Pasalnya, dari situlah seluruh proses muktamar akan diuji, apakah menjadi ruang pemilihan yang bermartabat, atau sekadar arena transaksi yang membahayakan masa depan organisasi.
Baca juga: Pengasuh Ponpes Sembilangan: Kepanitiaan Muktamar ke-35 NU Pertaruhkan Marwah Jam'iyyah
"Yang paling mendasar adalah memastikan bahwa seluruh peserta muktamar tidak terlibat dalam praktik politik uang. Tidak menerima, tidak menegosiasikan, apalagi menjadi bagian dari distribusinya, terlebih jika uang itu berasal dari praktik korupsi. Karena di titik itu, persoalannya tidak lagi berhenti pada pelanggaran etik, tetapi bertransformasi menjadi risiko hukum dan institusional," ujarnya.
Dia pun mengingatkan NU bisa terseret dalam jejaring korupsi, bahkan berpotensi masuk dalam pusaran tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia menilai hal tersebut bukan asumsi berlebihan, melainkan konsekuensi nyata dari hubungan antara uang, kekuasaan, dan hukum.
Dia menuturkan, politik uang bisa menggadai masa depan NU. "Sebelum muktamar bergerak terlalu jauh dalam dinamika kandidat dan konfigurasi kekuatan, ada satu hal yang harus ditegaskan sejak awal, dengan jernih, tanpa kompromi, yakni politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram," ujar Gus Lilur kepada wartawan, Senin (6/4/2026).
Gus Lilur berpendapat, penegasan politik uang adalah haram bukan sekadar pengulangan norma, tetapi penetapan arah. Pasalnya, dari situlah seluruh proses muktamar akan diuji, apakah menjadi ruang pemilihan yang bermartabat, atau sekadar arena transaksi yang membahayakan masa depan organisasi.
Baca juga: Pengasuh Ponpes Sembilangan: Kepanitiaan Muktamar ke-35 NU Pertaruhkan Marwah Jam'iyyah
"Yang paling mendasar adalah memastikan bahwa seluruh peserta muktamar tidak terlibat dalam praktik politik uang. Tidak menerima, tidak menegosiasikan, apalagi menjadi bagian dari distribusinya, terlebih jika uang itu berasal dari praktik korupsi. Karena di titik itu, persoalannya tidak lagi berhenti pada pelanggaran etik, tetapi bertransformasi menjadi risiko hukum dan institusional," ujarnya.
Dia pun mengingatkan NU bisa terseret dalam jejaring korupsi, bahkan berpotensi masuk dalam pusaran tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia menilai hal tersebut bukan asumsi berlebihan, melainkan konsekuensi nyata dari hubungan antara uang, kekuasaan, dan hukum.
Lihat Juga :
