UU Cipta Kerja Picu Gelombang Unjuk Rasa, PIP Diminta Turun Gunung
Rabu, 21 Oktober 2020 - 04:23 WIB
loading...
Massa yang mengatasnamakan Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/10/2020). Foto: SINDOnews/Ali Masduki
A
A
A
JAKARTA - Gelombang protes dan penolakan terhadap pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja disinyalir karena adanya disinformasi yang diterima oleh publik. Pemerintah menyatakan muara UU Mmnibus Law ditujukan untuk memperluas peluang lapangan kerja dan memangkas regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit bagi pelaku usaha, seperti koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Karena kesimpangsiuran informasi, disinformasi atas substansi UU Cipta Kerja dan hoaks beredar di media sosial, menimbulkan gejolak protes,” ujar Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Hukum, Henri Subiakto dalam keterangan tertulis yang diperoleh SINDOnews, Selasa (20/10/2020). (Baca juga: Alasan Mahasiswa Masih Melakukan Aksi Demo)
Peliknya kondisi itu mendorong pemerintah perlu meluruskan disinformasi tersebut. Fakta-fakta tentang urgensi, manfaat, dan substansi penting terkait UU Cipta Kerja harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Demi mendukung sosialisasi itu, ia mendorong terlibatnya penyuluh informasi publik (PIP) yang tersebar di 518 kecamatan di seluruh Indonesia. “PIP diminta untuk menyampaikan informasi yang benar, serta meluruskan disinformasi dan hoaks lewat berbagai media komunikasi. PIP juga perlu dibekali dengan wawasan dan pemahaman yang mumpuni terkait urgensi dan manfaat UU Cipta Kerja,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Menteri Koperasi dan UKM Fiki Satari menyatakan, PIP perlu memahami bahwa UU Cipta Kerja tersebut dibuat untuk kepentingan ekonomi kemasyarakatan terutama sektor UMKM. (Baca juga: UU Cipta Kerja Dinilai Bukan Hambatan UMKM untuk Berkembang)
“Karena kesimpangsiuran informasi, disinformasi atas substansi UU Cipta Kerja dan hoaks beredar di media sosial, menimbulkan gejolak protes,” ujar Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Hukum, Henri Subiakto dalam keterangan tertulis yang diperoleh SINDOnews, Selasa (20/10/2020). (Baca juga: Alasan Mahasiswa Masih Melakukan Aksi Demo)
Peliknya kondisi itu mendorong pemerintah perlu meluruskan disinformasi tersebut. Fakta-fakta tentang urgensi, manfaat, dan substansi penting terkait UU Cipta Kerja harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Demi mendukung sosialisasi itu, ia mendorong terlibatnya penyuluh informasi publik (PIP) yang tersebar di 518 kecamatan di seluruh Indonesia. “PIP diminta untuk menyampaikan informasi yang benar, serta meluruskan disinformasi dan hoaks lewat berbagai media komunikasi. PIP juga perlu dibekali dengan wawasan dan pemahaman yang mumpuni terkait urgensi dan manfaat UU Cipta Kerja,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Menteri Koperasi dan UKM Fiki Satari menyatakan, PIP perlu memahami bahwa UU Cipta Kerja tersebut dibuat untuk kepentingan ekonomi kemasyarakatan terutama sektor UMKM. (Baca juga: UU Cipta Kerja Dinilai Bukan Hambatan UMKM untuk Berkembang)
Lihat Juga :
