LBH GP Ansor Perintahkan Jajarannya Dampingi Mahasiswa Pedemo yang Ditahan Polisi
Selasa, 25 Maret 2025 - 17:12 WIB
loading...
Elemen mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi unjuk rasa tolak RUU TNI saat dipukul mundur oleh aparat polisi dari depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025) malam. Foto/Jonathan Simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor meminta seluruh jaringannya untuk terlibat aktif dalam advokasi dan pendampingan bagi mahasiswa demonstran yang ditahan agar mereka mendapatkan perlakuan adil dan hak-haknya tidak diabaikan. LBH GP Ansor menginstruksikan seluruh kantor wilayah dan cabang yang berjumlah sekitar 180 di seluruh Indonesia untuk aktif membuka pengaduan bagi masyarakat yang mengalami tindakan sewenang-wenang selama aksi demo.
"Kami meminta kepada kepolisian untuk segera mengumumkan jumlah demonstran yang telah ditangkap, baik yang sudah dibebaskan maupun yang belum. Transparansi ini penting agar keluarga mereka mendapatkan kepastian dan advokat bisa memberikan pendampingan hukum secara maksimal," ujar Ketua LBH GP Ansor Pusat Dendy Zuhairil Finsyah dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).
LBH GP Ansor menegaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi terhadap para demonstran. "Kami ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak ada perlakuan berlebihan terhadap mereka yang hanya ingin menyampaikan pendapatnya," kata Dendy.
Baca juga: Demo Tolak UU TNI di Lumajang Ricuh, 2 Mahasiswa Luka
LBH GP Ansor menyoroti tindakan aparat yang dinilai berlebihan dalam menangani demonstran. Dendy mengungkapkan keprihatinannya terhadap penangkapan yang dianggap tidak wajar dan bahkan menyebabkan luka-luka pada beberapa peserta aksi.
"Penangkapan demonstran yang dilakukan secara sewenang-wenang merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional. Hak untuk menyatakan pendapat dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 serta berbagai instrumen hukum lainnya, seperti UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," ujar Dendy.
"Kami meminta kepada kepolisian untuk segera mengumumkan jumlah demonstran yang telah ditangkap, baik yang sudah dibebaskan maupun yang belum. Transparansi ini penting agar keluarga mereka mendapatkan kepastian dan advokat bisa memberikan pendampingan hukum secara maksimal," ujar Ketua LBH GP Ansor Pusat Dendy Zuhairil Finsyah dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).
LBH GP Ansor menegaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi terhadap para demonstran. "Kami ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak ada perlakuan berlebihan terhadap mereka yang hanya ingin menyampaikan pendapatnya," kata Dendy.
Baca juga: Demo Tolak UU TNI di Lumajang Ricuh, 2 Mahasiswa Luka
LBH GP Ansor menyoroti tindakan aparat yang dinilai berlebihan dalam menangani demonstran. Dendy mengungkapkan keprihatinannya terhadap penangkapan yang dianggap tidak wajar dan bahkan menyebabkan luka-luka pada beberapa peserta aksi.
"Penangkapan demonstran yang dilakukan secara sewenang-wenang merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional. Hak untuk menyatakan pendapat dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 serta berbagai instrumen hukum lainnya, seperti UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," ujar Dendy.
(rca)
Lihat Juga :
