Komisi III Puji Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf soal Pemberantasan Narkoba

JAKARTA - Selasa 20 Oktober hari ini tepat satu tahun pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun ikut memberikan beberapa catatan di bidang penegakan hukum dan HAM

Menurut dia, banyak pencapaian yang diraih di periode kedua Presiden Jokowi ini seperti pemberantasan narkoba kelas kakap. Namun, ada juga hal-hal di bidang hukum dan HAM yang menuai kritik.

“Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini, misalnya, terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian” kata Sahroni saat dihubungi Senin (19/10/2020).

(Baca: Amnesty International Catat Pelanggaran HAM Penanganan Demo Omnibus Law)

Bendahara Umum Partai Nasdem ini menyebutkan, bahwa selama satu tahun belakangan ini, polisi telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29 ribu kasus narkoba. Tentu ini menjadi bagian dari keberhasilan pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Banyak sindikat narkoba international yang ditangkap, dan upaya pengungkapan ini tidak terhenti karena adanya pandemi. Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal ini,” beber Sahroni.

Legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini menambahkan, dalam kondisi Covid-19 saat ini, tentu pemerintahan Jokowi menghadapi banyak hambatan. Namun hingga saat ini, situasi keamanan di dalam negeri masih terjaga, di mana angka kriminalitas tidak sebanyak negara lain.

“Ini tentunya sangat kita apresiasi, karena di negara lain, adanya pandemi bikin kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam, namun kita lihat di indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif,” ungkapnya.

(Baca: Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR: Menteri Tingkatkan Koordinasi dan Pangkas Birokrasi)

Namun demikian, Sahroni tidak menampik bahwa dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa kasus hukum dan HAM yang menuai kontroversi dan kritikan publik. Namun, kritikan itu menjadi hal yang lumrah dalam demokrasi dan bahkan, perlu dihargai.

“Itu tidak apa-apa. Dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus kita hargai. Kami di Komisi III siap bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang kumham dan akan selalu mendengar aspirasi masyarakat,” pungkasnya.