Orang Dewasa Wajib Divaksin untuk Kesehatan Bersama
loading...
A
A
A
Dia menjelaskan, beberapa penyakit justru pembawanya (carrier) itu orang dewasa. Mereka sangat potensial menularkan penyakit kepada bayi dan anak. Manfaat imunisasi bukan hanya dirasakan yang bersangkutan, tetapi anak, keluarga, lingkungan, bahkan dunia. Hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) pada 2018, cakupan imunisasi pada remaja dan dewasa masih rendah.
Purnamawati mengungkapkan hal itu bisa dilihat dari angka anemia yang tinggi pada remaja dan ibu hamil dengan usia 15-24 tahun. Pada ibu hamil ini bisa mengganggu janin. Maka itu, setiap orang harus melakukan imunisasi. Hal itu penting agar tumbuh kembang anak optimal. Lalu, ketika dewasa menjadi produktif dan saat manula bahagia.
Yang menjadi masalah bagi sebagian orang tidak semua imunisasi gratis. Dia memaparkan ada program imunisasi yang disubsidi oleh pemerintah. Biasanya sudah diproduksi di dalam negeri seperti yang dibuat oleh Bio Farma. Namun, untuk yang masih impor itu tidak disubsidi. Dia menyarankan orang-orang dewasa yang belum pernah divaksin sebaiknya segera melakukan. Tidak ada kata terlambat.
Dia mendorong pemerintah memberdayakan seluruh puskesmas untuk imunisasi pada orang dewasa. Selama ini orang dewasa yang ingin melakukan imunisasi memilih ke klinik atau rumah sakit swasta. Masalahnya, tidak semua memiliki keuangan yang cukup. Apalagi, jika harus mengejar 15 jenis vaksin yang diwajibkan pemerintah. (Baca juga: Staf Positif Covid, Kamala Harris Tunda Kampanye)
Dirga menambahkan, pada prinsipnya semua vaksin bisa dikejar. “Jika ada seperti ini, segera datang ke dokter umum dan penyakit dalam. Kita akan lakukan assessment mana yang kurang dan bagaimana mengatur timing. Dalam vaksinasi kalau lupa atau tidak dapat menunjukkan dokumen, pasti dianggap belum pernah. Misalnya, enggak sengaja double, jangan khawatir enggak ada itu overdosis,” pungkasnya.
Satgas Pastikan Alokasi Vaksinasi Akan Berkeadilan
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan saat ini roadmap atau peta jalan vaksinasi covid-19 sedang dipersiapkan pemerintah. Menurutnya hal ini disiapkan oleh Kementerian Kesehatan beserta kementerian/lembaga lainnya.
“Diharapkan peta jalan ini akan segera selesai dan menjadi langkah konkret. Dan bisa disampaikan kepada pemerintah dalam rangka menjalankan program vaksinasi ini. Vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang dilakukan masyarakat di Indonesia,” katanya saat konferensi pers, kemarin.
Ditanyakan alokasi vaksinasi setiap daerah, Wiku mengatakan masih dalam tahap pembahasan. Dia memastikan bahwa alokasi mempertimbangkan kriteria dan prioritas wilayah sebagaimana yang diatur di dalam Perpres No.99/2020. (Lihat videonya: Satukan Tekad untuk Memenangkan Perang Melawan Covid-19)
“Seluruh rincian informasi terkait alokasi prioritas vaksinasi dalam tahap finalisasi pada tahap ini. Pada intinya perlu kami sampaikan bahwa seluruh alokasi prioritas ini akan mempertimbangkan kriteria dan prioritas penerima serta wilayah yang tentunya mengacu pada Perpres 99/2020,” paparnya.
Purnamawati mengungkapkan hal itu bisa dilihat dari angka anemia yang tinggi pada remaja dan ibu hamil dengan usia 15-24 tahun. Pada ibu hamil ini bisa mengganggu janin. Maka itu, setiap orang harus melakukan imunisasi. Hal itu penting agar tumbuh kembang anak optimal. Lalu, ketika dewasa menjadi produktif dan saat manula bahagia.
Yang menjadi masalah bagi sebagian orang tidak semua imunisasi gratis. Dia memaparkan ada program imunisasi yang disubsidi oleh pemerintah. Biasanya sudah diproduksi di dalam negeri seperti yang dibuat oleh Bio Farma. Namun, untuk yang masih impor itu tidak disubsidi. Dia menyarankan orang-orang dewasa yang belum pernah divaksin sebaiknya segera melakukan. Tidak ada kata terlambat.
Dia mendorong pemerintah memberdayakan seluruh puskesmas untuk imunisasi pada orang dewasa. Selama ini orang dewasa yang ingin melakukan imunisasi memilih ke klinik atau rumah sakit swasta. Masalahnya, tidak semua memiliki keuangan yang cukup. Apalagi, jika harus mengejar 15 jenis vaksin yang diwajibkan pemerintah. (Baca juga: Staf Positif Covid, Kamala Harris Tunda Kampanye)
Dirga menambahkan, pada prinsipnya semua vaksin bisa dikejar. “Jika ada seperti ini, segera datang ke dokter umum dan penyakit dalam. Kita akan lakukan assessment mana yang kurang dan bagaimana mengatur timing. Dalam vaksinasi kalau lupa atau tidak dapat menunjukkan dokumen, pasti dianggap belum pernah. Misalnya, enggak sengaja double, jangan khawatir enggak ada itu overdosis,” pungkasnya.
Satgas Pastikan Alokasi Vaksinasi Akan Berkeadilan
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan saat ini roadmap atau peta jalan vaksinasi covid-19 sedang dipersiapkan pemerintah. Menurutnya hal ini disiapkan oleh Kementerian Kesehatan beserta kementerian/lembaga lainnya.
“Diharapkan peta jalan ini akan segera selesai dan menjadi langkah konkret. Dan bisa disampaikan kepada pemerintah dalam rangka menjalankan program vaksinasi ini. Vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang dilakukan masyarakat di Indonesia,” katanya saat konferensi pers, kemarin.
Ditanyakan alokasi vaksinasi setiap daerah, Wiku mengatakan masih dalam tahap pembahasan. Dia memastikan bahwa alokasi mempertimbangkan kriteria dan prioritas wilayah sebagaimana yang diatur di dalam Perpres No.99/2020. (Lihat videonya: Satukan Tekad untuk Memenangkan Perang Melawan Covid-19)
“Seluruh rincian informasi terkait alokasi prioritas vaksinasi dalam tahap finalisasi pada tahap ini. Pada intinya perlu kami sampaikan bahwa seluruh alokasi prioritas ini akan mempertimbangkan kriteria dan prioritas penerima serta wilayah yang tentunya mengacu pada Perpres 99/2020,” paparnya.
Lihat Juga :
