Demonstran Jangan Anarkis, Pemerintah Diharap Transparan

JAKARTA - Demonstrasi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law berakhir ricuh dengan pembakaran sejumlah fasilitas umum dari pos polisi hingga halte TransJakarta . Pemerintah pun diminta transparan terkait Omnibus Law.

(Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)

Pengamat Politik dan Peneliti Parameter Research Consultant, Edison Lapalelo menjelaskan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, buruh dan elemen-elemen lain adalah hal yang biasa.

(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)

Sesungguhnya ini adalah kontrol sosial yang perlu disaksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tidak melanggar tata etika dan Perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

"Yah kalau melanggar wajar diambil tindakan sesuai dengan kebutuhan pada tingkat kewajaran pelanggaran yang dilakukan," ujar Edison dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).

Dia pun sempat menyinggung adanya kemungkinan kepentingan dalam demonstrasi yang berujung ricuh kemarin. Namun, dia tak setuju ada yang memiliki kepentingan untuk menggulingkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bicara tentang kepentingan, demonstrasi sekecil apapun tentu ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan maka tidak perlu ada demonstrasi. Maka apabila ada kepentingan yang berniat menggulingkan pemerintahan atau menjatuhkan Jokowi, saya pikir itu terlalu berlebihan," tegasnya.

"Saya rasa demonstrasi ini masih biasa saja dan saya yakin tidak akan sampai pada titik di mana Jokowi akan diminta turun seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto. Karena Jokowi sampai hari ini masih sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, saya percaya bahwa mahasiswa yang melakukan demonstrasi, buruh mereka sangat mencintai Jokowi," sambungnya.

Kemudian, Edison juga menerangkan soal wajar jika di parlemen ada partai politik yang menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law. Dia pun tak menganggap istimewa Partai Demokrat yang memilih walk out saat UU Cipta Kerja mau disahkan.

"Saya kira dinamika politik di DPR, di Bangsa ini, yang kita tonton dari Presiden ke Presiden nyaris
sama. Dulu PDIP dan Partai lainnya juga sering menolak bahkan Walk Out dari DPR RI dengan alasan untuk dan atas kepentingan rakyat. Nah, kalau hari ini Demokrat Walk Out saya kira biasa saja, itu hak Partai Politik dalam dinamika Berbangsa dan Bernegara," paparnya.

Dia meminta pemerintah harus transparan menjelaskan kepada masyarakat soal UU Cipta Kerja. Pasalnya, banyak beredar informasi hoaks mengenai undang-undang tersebut, terutama soal hak-hak pekerja yang seolah dihilangkan.

"Solusinya yang paling urgent yaitu Pemerintah harus membuka secara terang-benderang baik itu
teks, narasi, diskripsi maupun penjelasan secara komplit dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI harus dibuka ke publik atau harus dapat diakses oleh publik," pungkasnya.