Pilkada Serentak 2020, Kampanye Daring Tak Diminati Paslon
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 08:15 WIB
loading...
A
A
A
Hindari Politik Uang
Di tempat terpisah, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menegaskan bahwa pilkada adalah bagian dari demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik bagi daerah. Namun sering kali pilkada menghasilkan pemimpin yang kemudian hari bermasalah. Ini disebabkan proses pemilihan masih diwarnai tindakan transaksional seperti money politics (politik uang).
”Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tetapi menjadi ganjalan. Bukan demokrasinya yang salah, tetapi ekses sampingnya,” kata Jazilul Fawaid dalam Halaqah Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Hufadz Manbaul Quran, Labuan, Pandeglang, Kamis (8/10/2020).
Menurut Gus Jazil—sapaan Jazilul Fawaid—, demokrasi yang masih transaksional disebabkan masyarakat belum cerdas dan belum sejahtera sehingga mudah terpengaruh money politics. ”Demokrasi kita sering kali dibajak,” ujarnya.
Gus Jazil menambahkan, demokrasi di Indonesia cukup mahal. Untuk menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Pandeglang, misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp56 miliar. ”Demokrasi kita kadang-kadang dibajak secara transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua,” ucapnya. (Lihat videonya: Preman Pengancam PNS Gunakan Ular Diciduk Polisi)
Karena itu Gus Jazil mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama (NU) yang menghadiri halaqah ini untuk menghindari transaksi dalam pemilihan kepala daerah. ”Di NU janganlah ada (unsur) transaksional. Demokrasi dan permusyawaratan melalui pilkada tidak bertentangan dengan Alquran. Yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam pilkada yang sifatnya curang,” kata politikus PKB itu.
Sebelumnya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal, Gus Jazil juga menjelaskan demokrasi dan permusyawaratan melalui pilkada. ”Karena sosialisasi Empat Pilar MPR ini di tengah-tengah pelaksanaan pilkada serentak, saya ingin mengaitkan sosialisasi ini dengan pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor, yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan,” ujarnya. (Kiswondari/Abdul Rochim)
Di tempat terpisah, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menegaskan bahwa pilkada adalah bagian dari demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik bagi daerah. Namun sering kali pilkada menghasilkan pemimpin yang kemudian hari bermasalah. Ini disebabkan proses pemilihan masih diwarnai tindakan transaksional seperti money politics (politik uang).
”Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tetapi menjadi ganjalan. Bukan demokrasinya yang salah, tetapi ekses sampingnya,” kata Jazilul Fawaid dalam Halaqah Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Hufadz Manbaul Quran, Labuan, Pandeglang, Kamis (8/10/2020).
Menurut Gus Jazil—sapaan Jazilul Fawaid—, demokrasi yang masih transaksional disebabkan masyarakat belum cerdas dan belum sejahtera sehingga mudah terpengaruh money politics. ”Demokrasi kita sering kali dibajak,” ujarnya.
Gus Jazil menambahkan, demokrasi di Indonesia cukup mahal. Untuk menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Pandeglang, misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp56 miliar. ”Demokrasi kita kadang-kadang dibajak secara transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua,” ucapnya. (Lihat videonya: Preman Pengancam PNS Gunakan Ular Diciduk Polisi)
Karena itu Gus Jazil mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama (NU) yang menghadiri halaqah ini untuk menghindari transaksi dalam pemilihan kepala daerah. ”Di NU janganlah ada (unsur) transaksional. Demokrasi dan permusyawaratan melalui pilkada tidak bertentangan dengan Alquran. Yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam pilkada yang sifatnya curang,” kata politikus PKB itu.
Sebelumnya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal, Gus Jazil juga menjelaskan demokrasi dan permusyawaratan melalui pilkada. ”Karena sosialisasi Empat Pilar MPR ini di tengah-tengah pelaksanaan pilkada serentak, saya ingin mengaitkan sosialisasi ini dengan pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor, yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan,” ujarnya. (Kiswondari/Abdul Rochim)
(ysw)
Lihat Juga :
