Kebijakan Cipta Polemik
Kamis, 08 Oktober 2020 - 05:50 WIB
loading...
A
A
A
Dengan RUU Cipta Kerja tersebut, pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran koperasi bisa dimaksimalkan. Sebab, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60,34% dan menyerap lebih dari 97,02% dari total tenaga kerja.
RUU tersebut juga diharapkan mampu menjadi katalisator dan memberikan perlindungan kepada perekonomian nasional di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang turut memengaruhi kondisi ekonomi Tanah Air. Seperti perang dagang antara AS dan China, ketegangan di Timur Tengah, pandemi virus korona, dan dinamika perubahan ekonomi global lainnya.
Namun, banyak kebijakan yang dinilai masyarakat justru jauh dari tujuan mulia tersebut. Alhasil, RUU Cipta Kerja mendapat respons negatif dari masyarakat. Kalangan buruh melakukan gerakan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan, di sejumlah daerah diwarnai aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Tak hanya dilakukan oleh para buruh, tetapi juga oleh para mahasiswa.
Meski sudah menuai protes dari serikat buruh di Tanah Air, pemerintah dan DPR bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU yang masuk dalam paket Omnibus Lawtersebut.
Seharusnya pemerintah maupun DPR memformulasikan ulang draf RUU Cipta Kerja dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik atau mengedepankan prinsip keterbukaan. Bukan malah tergesa-gesa mengesahkannya.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki iklim investasi dan memudahkan rekrutmen ketenagakerjaan tentu hal yang baik. Hanya, upaya tersebut harus dibarengi dengan keterbukaan dan memperhatikan aturan-aturan lain serta melindungi masyarakat secara luas. Substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Ciptaker memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia. Para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja mendesak masalah tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), sanksi, dan tenaga kerja asing (TKA) dapat kembali kepada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Namun, banyak kebijakan yang dinilai masyarakat justru jauh dari tujuan mulia tersebut. Alhasil, RUU Cipta Kerja mendapat respons negatif dari masyarakat. Kalangan buruh melakukan gerakan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan, di sejumlah daerah diwarnai aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Tak hanya dilakukan oleh para buruh, tetapi juga oleh para mahasiswa.
Meski sudah menuai protes dari serikat buruh di Tanah Air, pemerintah dan DPR bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU yang masuk dalam paket Omnibus Lawtersebut.
Seharusnya pemerintah maupun DPR memformulasikan ulang draf RUU Cipta Kerja dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik atau mengedepankan prinsip keterbukaan. Bukan malah tergesa-gesa mengesahkannya.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki iklim investasi dan memudahkan rekrutmen ketenagakerjaan tentu hal yang baik. Hanya, upaya tersebut harus dibarengi dengan keterbukaan dan memperhatikan aturan-aturan lain serta melindungi masyarakat secara luas. Substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Ciptaker memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia. Para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja mendesak masalah tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), sanksi, dan tenaga kerja asing (TKA) dapat kembali kepada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Lihat Juga :
