Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Daerah Masih di Bawah 50%

JAKARTA - Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dadang Kurnia mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19. Dimana anggaran penanganan bersumber dari APBN sebesar Rp695,2 triliun, APBD Rp78,2 triliun dan dana desa Rp28,46 triliun.

“Kementerian/lembaga dan pemda diharapkan dapat menggunakan anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19 dengan fokus penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional,” katanya dalam Rakornas Forum Sekretaris Daerah, Rabu (30/9/2020). (Baca juga: Irjen Kemendagri Akui Risiko Kebocoran APBD untuk Atasi Pandemi)

Namun begitu realisasi anggaran penanganan Covid-19 di daerah masih belum maksimal. Menurutnya masih perlu ditingkatkan lagi. Dimana saat ini realisasi belanja APBD mencapai 46,99%. “Realisasi penyerapan anggaran APBD untuk penanganan bidang kesehatan baru mencapai 41,45%. Jaring pengaman sosial sebesar 33,58%. Dan pemulihan ekonomi sebesar 24,47%,” ungkapnya. (Baca juga: Sinergi dengan BPK, BPKP Awasi Ketat Penggunaan Anggaran Covid-19)

Dadang menyebut belanja pemda merupakan salah satu unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Menurutnya dengan realisasi yang belum optimal akan membuat laju pertumbuhan ekonomi terhambat. “Belum optimalnya realisasi belanja daerah akan turut juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu kami mengharapkan bapak ibu sekda dapat mendorong percepatan realisasi belanja daerah dengan tetap akuntabel dan berorientasi pada hasil,” katanya.