Instruksi Mendagri ke PJs Kepala Daerah: Kawal Pilkada Hingga Perbanyak Testing COVID-19

loading...
Instruksi Mendagri ke PJs Kepala Daerah: Kawal Pilkada Hingga Perbanyak Testing COVID-19
Mendagri, Tito Karnavian memberikan sejumlah instruksi kepada penjabat sementara (PJs) kepala daerah. Salah satunya mengawal jalannya Pilkada Serentak 2020. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan sejumlah instruksi kepada penjabat sementara (PJs) kepala daerah. Salah satunya mengawal jalannya Pilkada Serentak 2020.

“Pertama adalah mengawal pilkada agar pilkada ini bukan hanya sekedar aman, lancar, tertib, tapi bisa menemukan kepala daerah yang baik tapi lebih daripada itu," ujarnya saat menyerahkan surat keputusan pengangkatan PJs Gubernur, Jumat (25/9/2020). (Baca juga: Mendagri Ingatkan PJs Kepala Daerah Tak Bisa Buat Kebijakan Strategis)

Dia juga meminta agar PJs harus bisa membuat pilkada ini tidak menjadi media penularan COVID-19. Hal ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Dia menekankan agar kampanye pada pilkada ini menggunakan sarana media daring. “Ini yang kita harapkan ada perubahan tata cara berkampanye di tahun 2020 karena ada pandemi COVID-19. Ini yang saya minta sama-sama kita tegakkan, menghindari kerumunan sosial," tuturnya.



Selain mengawal pilkada, Tito juga meminta agar para PJs langsung berkoordinasi dengan forkopimda terkait penanganan COVID-19 di daerah. Dia minta agar testing COVID-19 digenjot di daerah.

“Koordinasi dengan forkopimda masing-masing agar penanganan COVID-19 lebih baik. Daerahnya menjadi lebih aman, lebih bisa terkendali. Termasuk dengan memperkuat testing, agresif, dan lainnya. Kemudian melakukan tracing, dan di karantina bagi yang positif. Serta memperkuat kapasitas kesehatan, treatment untuk bagi yang sakit,” jelasnya. (Baca juga: Ini Empat Pejabat Eselon I yang Ditunjuk Mendagri Jadi Pjs Gubernur)

Lebih lanjut PJs juga tetap mewaspadai adanya gangguan konvensional. Terutama konflik-konflik yang muncul saat pelaksanaan pilkada.
(kri)
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top