Ekonomi Piala Dunia dan Problem Institusi di Indonesia

Kerangka teori inilah yang semestinya menjadi pengingat bahwa nilai ekonomi sepak bola tidak datang otomatis dari sekadar menggelar turnamen besar atau mendatangkan pemain bintang, melainkan dari struktur kompetisi, tata kelola liga, dan konsistensi institusi yang menopangnya dalam jangka panjang.

Potensi dan Problem Institusi Indonesia
Bagaimana dengan Indonesia? Potensinya sebenarnya sangat besar. Survei Nielsen Sports pernah mencatat lebih dari 60% masyarakat Indonesia, atau sekitar 160-190 juta jiwa, memiliki minat tinggi terhadap sepak bola, menjadikan Indonesia salah satu pasar penggemar terbesar di dunia.

Kajian BRI Research Institute mencatat Liga 1 musim 2024/2025 menciptakan perputaran ekonomi sekitar Rp10,42 triliun, nilai tambah ekonomi Rp5,93 triliun, dan sekitar 45 ribu lapangan kerja. Namun angka itu masih sangat kecil dibandingkan skala industri sepak bola Eropa yang mencapai ratusan triliun rupiah. Kesenjangan antara antusiasme publik yang masif dengan nilai ekonomi yang berhasil dimonetisasi inilah yang menjadi inti persoalan sepak bola nasional.

Di titik ini, kerangka berpikir ekonom Daron Acemoglu tentang institusi menjadi sangat relevan. Dalam karya klasiknya bersama James Robinson, "Why Nations Fail", Acemoglu membedakan institusi inklusif dan institusi ekstraktif. Institusi inklusif memberi ruang partisipasi luas, aturan main yang adil, dan insentif bagi siapa saja untuk berinovasi dan berinvestasi jangka panjang.

Institusi ekstraktif justru memusatkan kekuasaan dan manfaat ekonomi pada segelintir elite, menciptakan aturan yang tidak pasti, dan meredam insentif masyarakat luas untuk berpartisipasi secara produktif. Argumen inti Acemoglu adalah kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh kualitas institusinya, bukan oleh sumber daya alam, geografi, atau bahkan bakat individu warganya.

Kerangka ini bisa dipinjam untuk membaca persoalan sepak bola Indonesia. Berbagai kajian tata kelola menunjukkan liga domestik masih dibayangi ketidakpastian jadwal kompetisi, konflik kepentingan di tubuh federasi, kualitas wasit yang kerap dipersoalkan, tunggakan gaji pemain, hingga klub yang kolaps di tengah musim karena manajemen keuangan yang buruk.

Pola-pola ini adalah ciri khas institusi ekstraktif dalam olahraga, yaitu aturan main yang tidak konsisten, akuntabilitas yang lemah, dan manfaat ekonomi yang tidak mengalir merata ke pembinaan usia muda maupun infrastruktur dasar. Ketika institusi semacam ini bertahan lama, hasilnya bukan hanya minimnya prestasi tim nasional, tetapi juga potensi ekonomi raksasa dari basis penggemar terbesar dunia yang gagal dikonversi menjadi nilai industri yang berkelanjutan.

Bandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan, dua negara Asia yang nyaris selalu hadir di Piala Dunia. Jepang membangun fondasinya lewat J-League yang didirikan tahun 1993 dengan mewajibkan setiap klub peserta memiliki tim pembinaan usia muda sebagai syarat lisensi. Federasi Sepak Bola Jepang menautkan pembinaan akar rumput dengan institusi pendidikan, membangun kompetisi antarsekolah yang kompetitif, sekaligus merancang visi jangka panjang seratus tahun untuk mencapai seratus klub profesional pada 2092.

Ketika liga sempat mengalami penurunan penonton pada akhir 1990-an, manajemen tidak mengambil jalan pintas, melainkan memperbaiki tata kelola dan memperkuat basis suporter lokal setiap klub. Hasilnya adalah ekosistem yang inklusif, di mana klub, sekolah, federasi, dan pemerintah daerah berbagi peran secara jelas dan konsisten, bukan bergantung pada kepentingan segelintir pengurus.

Korea Selatan menempuh jalan yang tidak jauh berbeda. KFA membangun jenjang kompetisi usia dini secara sistematis dan menautkan pembinaan pemain dengan liga profesional K-League serta jaringan sekolah dan universitas.