Kartu Prakerja Tingkatkan Kompetensi Masyarakat RI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 126,51 juta penduduk bekerja di Indonesia, 56,02 juta orang (44,28 %) bekerja di sektor formal, sementara 70,49 juta orang (55,72 %) bekerja di sektor informal. Dari data tersebut terlihat bahwa para pekerja informal mendominasi pekerjaan di Indonesia dan mereka termasuk golongan yang cukup rentan dalam pendapatan ekonomi serta mudah masuk ke jurang kemiskinan baru.

Sasaran utama pemerintah akan tertuju ke kelompok ini agar mereka mendapatkan kompetensi sesuai dengan standar industri yang membutuhkan atau menjadi wirausaha menengah dan kecil sehingga dapat menghidupkan kembali ekonomi rakyat.

Program ini dilaksanakan karena berbagai data menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar ekonomi dan kondisi global yang semakin mengarah kepada ketidakpastian. Tantangan ekonomi dunia ke depan akan semakin besar dengan dinamikanya yang semakin tidak terkendali. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kesiapan sumber daya manusia agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. Meski begitu, dari data di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di mana menurut data Bank Dunia perekonomiannya secara produk domestik bruto (PDB) sebesar USD1.042 triliun atau setara Rp14.837 triliun pada 2018 dan diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Bahkan, menurut International Monetary Fund (IMF) PDB Indonesia pada 2024 akan dapat meningkat menjadi USD1,61 triliun atau setara Rp22.494 triliun. Tentu data tersebut jika tidak ada kondisi yang secara mendadak mengubah kondisi dunia yang membuat akhirnya ekonomi negara semakin tertekan. Namun, kesiapan dari tenaga produktif masyarakat Indonesia harus sudah siap menghadapi era ke depan menuju kemerdekaan yang ke-100 pada 2045.

Dari beberapa data tersebut, semangat optimisme perlu dibangun dalam menjalankan program Kartu Prakerja. Kini yang perlu menjadi bahan refleksi bersama adalah serapan ataupun penyaluran dari penye lenggaraan pelatihan untuk mendapatkan Kartu Prakerja tersebut.

Maka, perlu setidaknya dibuat dua penyaluran: melalui penyaluran ke arah investasi luar negeri dan skema UMKM, karena keduanya saling menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk skema investasi, para pemilik Kartu Prakerja dapat menjadi mitra ataupun diarahkan untuk bisa mengisi posisi dalam industri yang berkaitan dengan inves tasi tersebut.

Untuk investasi ini dapat berupa bidang pariwisata, jasa, dan digital. Kemudian pada sektor-sektor lain yang dapat diserap oleh tenaga kerja serta mudah diakses oleh masyarakat dan tentunya skema serapan tersebut harus sesuai kompetensi yang telah didapat dari pelatihan Kartu Prakerja berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh.

Skema UMKM, dalam skema ini pemerintah perlu memberikan dukungan bagi UMKM untuk lebih berkembang. Adapun bentuk-bentuk usaha kecil dan menengah yang menjadi target sasaran dari skema ini disesuaikan dengan materi pelatihan yang telah didapat dalam proses mendapatkan kartu tersebut.

Dengan demikian, penyaluran pekerjaan akan lebih mudah terserap pada skema ini. Banyak jenis usaha menengah yang dapat jadi contoh, misalnya bila ada pelatihan mengenai teknik berkomunikasi yang baik maka bisa diarahkan untuk dapat menjadi pemandu wisata, membuat newsletter atau media online sendiri dengan mengikuti berbagai tahapan pelatihan yang tersedia.

Selain itu, diarahkan pada asosiasi-asosiasi profesi untuk dapat mendukung kebutuhan para pemilik Kartu Prakerja tersebut agar tidak mengalami kesulitan ketika harus mencari dukungan dari lembaga profesi saat ingin mendirikan usaha.