Relaksasi PSBB Makin Picu Transmisi Lokal

Sengkarut penanganan Covid-19 makin menjadi manakala di saat daerah-daerah berjuang keras agar cepat bersih dari pandemi ini, kita dikagetkan rencana pemerintah yang justru ingin merelaksasi PSBB. Apa pun dalihnya, tentu wacana ini kurang tepat jika diterapkan. Lebih-lebih jika usulan ini dimunculkan untuk mewadahi kepentingan ekonomi kelompok tertentu, bukan orang banyak. Banyak kepala daerah akan tercederai dengan kebijakan (injuring policy) ini. Mereka sudah mengencangkan ikat pinggang mengerahkan berbagai cara agar Covid-19 tuntas, namun pada saat yang sama justru dimentahkan dari pusat.

Tidak dikabulkannya keinginan para kepala daerah di Jabodetabek yang mengusulkan penonaktifan sementara kereta rel listrik (KRL) menjadi salah satu bukti bahwa relaksasi-relaksasi dari pusat sangat kontraproduktif. Hasil test swab secara acak terhadap 325 penumpang KRL rute Jakarta-Bogor belum ini lama ini menunjukkan, ada tiga di antaranya positif. Ini baru acak, bagaimana jika dilakukan menyeluruh yang jumlahnya ratusan ribu penumpang per hari? Relaksasi juga berpotensi memicu gelombang kedua kasus korona (second strike) seperti di Singapura.

Di tengah keruwetan-keruwetan yang belum berhasil terurai ini, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk makin patuh terhadap aturan protokol kesehatan adalah sebuah langkah pasti. Ini tentu bukan hal enteng. Di sana-sini nyatanya sering kita temui masih banyak warga nekat berkumpul di tempat ibadah, orang hajatan, atau pasar. Kearifan lokal masyarakat Indonesia yang umumnya suka guyub dan saling membantu sesama menjadi faktor yang membuat kebiasaan ini sulit ditiadakan. Kepatuhan juga sudah saatnya diikuti dengan sanksi tegas. Tanpa itu, lagi-lagi kita akan sia-sia kembali.