Ujian Kapasitas Negara, Bukan Sekadar Kasus Korupsi

Sayangnya, berbagai kasus yang muncul selama pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa fondasi tersebut belum sepenuhnya kokoh. Penggeledahan BGN oleh Kejaksaan Agung karena itu seharusnya tidak hanya dipahami sebagai upaya mencari pihak yang bersalah.

Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah Indonesia benar-benar telah memiliki kapasitas institusional yang memadai untuk mengelola program kesejahteraan berskala nasional dengan anggaran triliunan rupiah. Pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah siapa yang akan menjadi tersangka berikutnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara telah membangun sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara berhasil membangun sistem kesejahteraan yang kuat setelah mereka berhasil membangun birokrasi yang profesional dan institusi yang kredibel. Negara yang institusinya lemah sering kali menghadapi kesulitan ketika menjalankan program-program sosial berskala besar.

Oleh sebab itu, Indonesia perlu berhati-hati. Ambisi besar harus diimbangi dengan kemampuan besar. Program yang baik membutuhkan institusi yang baik. Anggaran yang besar membutuhkan pengawasan yang besar pula. Jika tidak, maka kebijakan yang pada awalnya dirancang untuk membantu rakyat justru berisiko menjadi sumber masalah baru.

Pada akhirnya, penggeledahan BGN adalah sebuah peringatan. Peringatan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya mengandalkan visi besar dan anggaran besar. Yang jauh lebih penting adalah membangun kapasitas negara, memperkuat integritas birokrasi, dan memastikan bahwa setiap rupiah uang publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Sebab ketika korupsi telah menjadi budaya, kebijakan sebaik apa pun dapat berubah menjadi alat distribusi kepentingan. Dan ketika integritas institusi melemah, cita-cita besar pembangunan nasional pun berisiko kehilangan arah.