Ujian Kapasitas Negara, Bukan Sekadar Kasus Korupsi
Rabu, 03 Juni 2026 - 13:52 WIB
loading...
Harryanto Aryodiguno, Associate professor International Relations, President University. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
Harryanto Aryodiguno
Associate professor International Relations, President University
PENGGELEDAHAN Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menambah daftar panjang kontroversi yang mengiringi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah pergantian pimpinan BGN dan berbagai kritik terhadap pelaksanaan program tersebut, publik tentu bertanya-tanya: apakah ini sekadar kasus dugaan pelanggaran hukum, atau ada persoalan yang lebih mendasar?
Bagi sebagian orang, kasus ini mungkin hanya dipandang sebagai proses hukum biasa. Namun jika dilihat dari perspektif ilmu politik dan tata kelola pemerintahan, penggeledahan ini sesungguhnya membuka persoalan yang jauh lebih besar, yaitu mengenai kapasitas negara Indonesia dalam menjalankan program kesejahteraan berskala raksasa.
Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia. Tidak ada yang menolak pentingnya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas akses terhadap kesejahteraan. Dalam jangka panjang, investasi pada gizi anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa.
Masalahnya bukan pada tujuan program tersebut. Masalahnya adalah apakah negara memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan program sebesar itu secara efektif, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Dalam ilmu politik, terdapat konsep yang dikenal sebagai state capacity atau kapasitas negara. Konsep ini merujuk pada kemampuan negara untuk merancang kebijakan, mengelola sumber daya, mengawasi pelaksanaan program, menegakkan aturan, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai tujuan.
Francis Fukuyama pernah mengingatkan keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh demokrasi atau pergantian pemimpin melalui pemilu, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dan institusi negara dalam melaksanakan kebijakan secara profesional. Dengan kata lain, kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan hasil yang baik apabila dijalankan oleh sistem yang lemah. Di sinilah letak persoalan utama Program MBG.
Associate professor International Relations, President University
PENGGELEDAHAN Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menambah daftar panjang kontroversi yang mengiringi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah pergantian pimpinan BGN dan berbagai kritik terhadap pelaksanaan program tersebut, publik tentu bertanya-tanya: apakah ini sekadar kasus dugaan pelanggaran hukum, atau ada persoalan yang lebih mendasar?
Bagi sebagian orang, kasus ini mungkin hanya dipandang sebagai proses hukum biasa. Namun jika dilihat dari perspektif ilmu politik dan tata kelola pemerintahan, penggeledahan ini sesungguhnya membuka persoalan yang jauh lebih besar, yaitu mengenai kapasitas negara Indonesia dalam menjalankan program kesejahteraan berskala raksasa.
Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia. Tidak ada yang menolak pentingnya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas akses terhadap kesejahteraan. Dalam jangka panjang, investasi pada gizi anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa.
Masalahnya bukan pada tujuan program tersebut. Masalahnya adalah apakah negara memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan program sebesar itu secara efektif, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Dalam ilmu politik, terdapat konsep yang dikenal sebagai state capacity atau kapasitas negara. Konsep ini merujuk pada kemampuan negara untuk merancang kebijakan, mengelola sumber daya, mengawasi pelaksanaan program, menegakkan aturan, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai tujuan.
Francis Fukuyama pernah mengingatkan keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh demokrasi atau pergantian pemimpin melalui pemilu, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dan institusi negara dalam melaksanakan kebijakan secara profesional. Dengan kata lain, kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan hasil yang baik apabila dijalankan oleh sistem yang lemah. Di sinilah letak persoalan utama Program MBG.
Lihat Juga :
