Malapraktik Penguatan Rupiah dan IHSG

Persoalan menjadi jauh lebih berbahaya ketika intervensi besar-besaran dilakukan dalam ekosistem pasar yang memiliki kedekatan kuat antara kekuasaan politik, pengelola dana negara, regulator, dan elite pasar. Dalam kondisi seperti itu, muncul potensi benturan kepentingan yang sangat serius. Informasi mengenai arah intervensi pemerintah, timing pembelian obligasi, stabilisasi IHSG, atau keberadaan pembeli besar dari negara dapat menjadi sumber keuntungan luar biasa bagi pihak tertentu yang memiliki akses informasi lebih awal.

Dalam pasar keuangan modern, informasi mengenai arah intervensi negara memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Ketika negara diketahui akan masuk membeli SBN, menopang likuiditas, atau menjaga level psikologis tertentu pada IHSG dan rupiah, maka pihak yang memiliki akses informasi lebih awal berpotensi memperoleh abnormal return yang tidak dimiliki investor biasa. Di titik ini, masalahnya bukan lagi sekadar stabilisasi pasar, melainkan ketimpangan akses informasi. Semakin dekat relasi antara elite pasar, pengelola dana publik, regulator, dan pusat kekuasaan, semakin besar pula risiko asymmetric information yang membuka ruang insider advantage, front running, hingga rente finansial terselubung. Akibatnya, intervensi negara berpotensi bukan hanya menyelamatkan pasar, tetapi juga menciptakan peluang akumulasi keuntungan bagi pihak tertentu yang mampu membaca arah kebijakan sebelum publik mengetahuinya.

Publik kemudian mulai mempertanyakan. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari praktik “bakar duit” tersebut? Ketika negara masuk menopang pasar menggunakan uang publik, pihak tertentu bisa saja memanfaatkan momentum itu untuk keluar dari posisi rugi, mengambil keuntungan jangka pendek, atau melakukan spekulasi dengan keyakinan bahwa pasar akan ditahan oleh kekuatan dana negara. Akibatnya, risiko kerugian tersosialisasi kepada publik melalui penggunaan dana negara, sementara potensi keuntungan justru dapat dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses terhadap informasi dan jaringan kekuasaan.

Baca Juga: Komentari Situasi Terkini, Anies Baswedan: Berikan Kepastian, Jangan Ketenangan Semu

Masalah lain yang jarang dibahas adalah risiko fiskal jangka panjang dari praktik stabilisasi semacam ini. Dana yang digunakan untuk menopang pasar pada dasarnya tetap memiliki biaya ekonomi dan fiskal, baik berasal dari likuiditas negara, BUMN, Himbara, maupun kendaraan investasi strategis seperti Danantara. Ketika intervensi dilakukan terus-menerus, negara menghadapi opportunity cost yang besar karena sumber daya publik yang seharusnya dapat digunakan untuk industrialisasi, pendidikan, kesehatan, atau penguatan sektor produktif justru terserap untuk menjaga sentimen pasar keuangan jangka pendek. Dalam jangka panjang, praktik ini juga dapat menurunkan kualitas neraca lembaga negara dan memperbesar risiko tersembunyi terhadap stabilitas fiskal apabila harga aset kembali terkoreksi setelah intervensi dihentikan.

Dalam situasi yang lebih ekstrem, negara bahkan dapat terdorong memprioritaskan penyelamatan sentimen pasar dibanding penguatan sektor riil yang justru menjadi fondasi utama ketahanan ekonomi nasional. Ketika terlalu banyak sumber daya diarahkan untuk menjaga stabilitas harga aset keuangan, maka kapasitas negara untuk membiayai industrialisasi, transformasi produktivitas, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan daya beli masyarakat menjadi semakin terbatas. Akibatnya, pasar keuangan tampak stabil, tetapi ekonomi riil justru kehilangan dukungan struktural yang dibutuhkan untuk memperkuat fundamental jangka panjang.